Permintaan Tinggi, Pemerintah Tambah Plafon Penyaluran KUR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pembiayaan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menambah plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2018, dari Rp 120 triliun jadi Rp 123,53 triliun. Tambahan plafon diberlakukan lantaran permintaan terhadap KUR dari pelaku UMKM cukup tinggi.

"Karena begitu tinggi permintaan dari UMKM akan KUR, maka bank-bank mengajukan tambahan plafon," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir melalui konferensi pers pada Rabu (8/8/2018).

Secara umum, menurut Iskandar, kinerja penyaluran KUR hingga semester I 2018 mencatatkan capaian yang positif. Realisasi penyaluran KUR dari Januari hingga Juni 2018 sebesar Rp 64,6 triliun atau setara dengan 55,2 persen dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 117,08 triliun.

Selama semester I 2018, kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) juga dinilai masih terjaga di angka 0,01 persen. Selain itu, porsi penyaluran KUR untuk usaha mikro tercatat sebesar Rp 41 triliun atau 63,5 persen dari total realisasi penyaluran semester I, disusul dengan penyaluran KUR kecil Rp 23,3 triliun (36,1 persen), dan KUR Penempatan TKI Rp 231 miliar (0,4 persen).

Baca juga: Genjot Pariwisata, Pemerintah Buat Skema KUR Khusus

Pada saat yang sama, Komite Pembiayaan turut menyetujui KUR khusus garam rakyat. KUR untuk garam rakyat ini ditekankan bukan diperuntukkan bagi pertambangan garam dalam skala besar, melainkan para pelaku UMKM yang membuat garam.

"Komite memutuskan menyetujui memberikan KUR untuk sektor yang diusahakan oleh rakyat dalam rangka membuat garam," tutur Iskandar.

Adapun total KUR yang telah disalurkan dari tahun 2015 sampai semester I 2018 mencapai Rp 277,4 triliun dengan outstanding Rp 130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM. Tingkat NPL KUR pun ada pada level 1,06 persen.