Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinggi Jelang 2019, Mensos Bantah Kebijakan Bansos Populis

Kompas.com - 08/08/2018, 17:04 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran dana Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah melonjak cukup besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Untuk anggaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja, Menteri Sosial Idrus Marham menyebut naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2017 lalu.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 39 triliun untuk PKH, sementara tahun lalu hanya sekitar Rp 17 triliun.

Idrus pun membantah lonjakan anggaran bansos ini sebagai salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat di akhir tahun pemerintahan. Sebab, menurutnya, langkah ini sudah sesuai rencana awal pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

"Tidak sama sekali, ini memang strategi kami dari hasil evaluasi. Kami ingin kemiskinan lebih rendah lagi dan kami lihat PKH ini efektif, makanya kami ingin efektifkan lagi, salah satunya dengan tambah anggaran," ujar Idrus ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/8/2018).

Lebih lanjut Indrus menjelaskan, penambahan anggaran hingga dua kali lipat diharapkan efektif medorong masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian, sehingga mampu mandiri dalam menghidupi diri mereka.

"PKH ini paling efektif, hanya saja perlu diingatkan bahwa PKH ini tidak permanen. Untuk itu kami ingin ditambah lagi anggaran dan penerimanya, sehingga memotivasi rakyat bahwa mereka akan pikir bagaimana mandiri kalau bisa makan. Tidak ada masalah ini," lanjut dia.

Dirinya pun memastikan, penerima PKH yang telah berhasil 'mentas' dari kemiskinan tidak akan menerima dana bantuan sosial lagi pada tahun berikutnya.

Sebab, pihaknya terus melakukan evaluasi. Selain itu, program ini tidak hanya memberikan dana bantuan saja, tetapi juga pendampingan sehingga ketika mereka sudah mampu dan mandiri akan timbul kesadarakn untuk menyatakan berhenti menerima PKH.

"Sekarang ini kalau tidak salah, sudah ada sekitar 300 ribuan tahun ini (yang tidak miskin lagi)," sebut Idrus.

Idrus pun menjamin, ketika bantuan ditarik, mereka yang tak lagi menerima dana bantuan akan kembali jatuh miskin.

"Tidak, kan ada evaluasi, karena itu program kemiskinan ini tidak hanya memberikan bantuan secara fisik, tapi juga memotivasi mereka sudah punya semangat hidup untuk maju dan mandiri," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com