Ini Penyebab Minimnya Pertumbuhan Investasi pada Kuartal II

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 yang mencapai 5,27 persen tak diimbangi oleh pertumbuhan dari sisi investasi dalam negeri. Para pelaku usaha disebut masih melihat dan menunggu prospek ekonomi Indonesia ke depannya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan bahwa investasi yang hanya tumbuh 5,87 persen pada kuartal II 2018 menunjukkan indikasi awal respons dunia usaha pada perekonomian Indonesia.

Tak dapat dipungkiri bahwa tahun politik pada 2018 dan 2019 mendatang memengaruhi perilaku investor dalam berinvetasi di Indonesia.

"Jadi ada pengaruh dari faktor tahun politik, sehingga dunia usaha menunggu kepastian kebijakan-kebijakan penting pemerintahan baru," ucap Enny di kantornya, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Investasi Masih Rendah

Minimnya pertumbuhan investasi pada kuartal II 2018 pun diyakini bakal terus berlanjut pada kuartal berikutnya. Pasalnya, ekspektasi Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada kuartal III 2018 semakin menegaskan pesimisme dunia usaha untuk melakukan eskpansi bisnis.

Namun demikian, Enny menjelaskan bahwa tak hanya faktor politik yang memengaruhi sedikitnya pertumbuhan investasi pada kuartal II 2018.

"Setelah kita dapat detil dari jawaban para responden dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI ternyata yang jadi penghambat mereka tidak investasi itu ada tiga besarnya, yakni pertama perizinan, kedua suku bunga, ketiga infrastruktur," jelas dia.

Faktor perizinan disebut sebanyak 21,95 persen dalam SKDU tersebut sebagai faktor keengganan pelaku usaha berinvestasi.

Sementara faktor suku bunga dan infrastruktur meraih presentase berturut-turut 16,41 persen dan 10,20 persen dari responden.

Lebih jauh Enny menjelaskan, kemudahan perizinan investasi yang dicanangkan pemerintah masih belum bisa berjalan secara baik dan menyeluruh di seluruh Indonesia.

"Artinya kalau kita lihat persetujuan investasi oleh BKPM tinggi sekali pada 2017 hampir Rp 2.000 triliun, tapi terealisasi hanya seperempatnya. Faktor penentu utamanya adalah komitmen pemerintah melakukan derebirokrasi secara riil di banyak daerah belum banyak yang berubah," jelasnya.