Peneliti : HET Tidak Efektif Untuk Stabilkan Harga Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif dalam menekan harga beras di tingkat konsumen.

Kebijakan HET yang diterapkan sejak September 2017 tidak membuahkan hasil manis. Hal ini terbukti harga beras medium selalu lebih tinggi dari patokan HET. Apalagi dengan kondisi saat ini, harga gabah yang mahal pasti membuat harga beras menjadi lebih mahal dan dapat diprediksi melebihi HET.

Dia mengungkapkan, kalau pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti harga HET dengan menekan margin, maka yang akan terjadi adalah tidak ada pelaku pasar yang akan menjual beras domestik.

Hal ini akan berdampak pada berhenti berproduksinya petani gabah. Dampak selanjutnya adalah bukan tidak mungkin penggilingan menengah juga akan berhenti berproduksi. Masalah-masalah ini akhirnya akan merusak perdangan beras di tanah air.

“Langkah yang perlu dipastikan saat ini bukan fokus pada penyerapan dan penetapan HET lagi, tetapi bagaimana membantu petani meningkatkan produktivitas ditengah kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga memastikan bahwa jumlah produksi domestik dapat meningkat dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar,” jelas Novani dalam keterangan resminya yang diterima oleh Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Menurutnya, kebijakan ini justru memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Namun, di sisi lain pemerintah justru menyebut panjangnya rantai distribusi adalah penyebab tingginya harga beras di Indonesia.

“Kalau begitu pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan HET,” tegas Novi.

Dia menjelaskan, untuk di sisi hilir pemerintah sudah seharusnya membuka mekanisme impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras tanah air dan juga untuk menahan tingginya harga di pasar yang diekspektasikan akan meningkat hingga akhir tahun 2018. Karena saat ini pemerintah tidak bisa memenuhi jumlah seluruh permintaan beras dengan harga yang terjangkau.

Permasalahan yang terjadi di hulu pun akan mempengaruhi kondisi di hilir, ungkapnya. Kemendag menetapkan HPP sebesar Rp 3.700 untuk gabah kering panen dan dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan cadangan beras pemerintah dan bantuan sosial. Jelas harga ini jauh dibawah harga pasar yang berada di sekitar Rp 4.700 per kg.

Pada akhirnya petani akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas. Nilai HPP yang lebih rendah dari pada harga di pasar jelas akan merugikan petani. HPP dinilai sudah tidak realistis karena petani jelas akan menjual diatas HPP, apalagi sekarang banyak masalah terkait produktivitas lahan seperti kekeringan dan cuaca yang tidak diprediksi.