Jurus Pemerintah Genjot Devisa di Bidang ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberi beberapa arahan terkait program peningkatan devisa di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (14/8/2018).

Arahan pertama, Jokowi meminta Pertamina membeli seluruh lifting minyak bumi yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pihaknya akan segera memfasilitasi regulasinya.

“Hasil Ratas minta supaya lifting minyak di KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina. Ini akan bisa mengurangi impor kita. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya," ujar Agung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2018).

Selanjutnya, menurut Agung, presiden akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait kewajiban pencampuran biodiesel dalam BBM (B-20) yang berlaku mulai 1 September 2018.

Perpres ini akan berlaku baik untuk BBM Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

“Besok Pak Presiden tanda tangan Perpres B-20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat 2 miliar dollar AS untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat 4 miliar dollar AS," ucap dia.

Untuk meningkatkan ekspor batubara, pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani persetujuan tambahan awal untuk 25 juta ton.

Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga 1,5 miliar dollar AS.

“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi total 25 juta ton, dan telah disetujui. Dengan ini diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa 1,5 miliar dollar AS dan uangnya segera bisa masuk ke negara. Persetujuan sudah ditandatangan Menteri ESDM. Harga batubara saat ini baik untuk meningkatkan devisa," kata Agung.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunakan TKDN atau produk dalam negeri untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.

Dalam Ratas juga dibahas rencana digitalisasi nozzle untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu (Solar) dan BBM Khusus Penugasan (Premium).

“Untuk nozzle akan segera dibuatkan nozzle real time. Hal itu untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi Premium hingga ke masyarakat," ujar dia.

Menurut Agung, dengan kelima program tersebut, Kementerian ESDM diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan devisa negara dan memperkuat nilai tukar rupiah.