Penerimaan Pajak Dipatok Rp 1.781 Triliun Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp 1.781 triliun.

Angka tersebut naik dibandingkan target penerimaan pajak pada tahun 2018 yang dipatok sebesar Rp 1.454,5 triliun.

Jokowi menyatakan, arah kebijakan perpajakan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan sumber pendapatan negara dari kegiatan ekonomi nasional, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan.

"Dengan kebijakan itu, melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan, didukung momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen," kata Jokowi saat membacakan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 di Gedung DPR MPR RI, Kamis (16/8/2018).

Pemerintah, sebut Jokowi, akan terus memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen, yaitu antara lain insentif perpajakan sektoral untuk mendukung sektor prioritas, antara lain melalui kebijakan tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan bea masuk, dan subsidi pajak.

Instrumen lainnya adalah insentif perpajakan kawasan, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, dan tempat penimbunan berikat, serta insentif perpajakan khusus untuk mendorong ekspor, antara lain melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, penugasan khusus ekspor, dan tempat penimbunan berikat.

"Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan vokasi dan litbang, pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan khusus berupa fasilitas pengurangan pajak," ujar Jokowi.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 361,1 triliun. Hibah ditargetkan mencapai Rp 0,4 triliun.

Dengan demikian, pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp 2.142.5 triliun pada tahun 2019.