2019, Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 8,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong berbagai program dan kebijakan untuk memangkas angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dengan 25,95 juta jiwa dari sebelumnya selalu di atas 10 persen. Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 8,5 persen pada 2019.

"Melalui berbagai program perlindungan sosial, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Selain itu, pemerintah juga menargetkan indeks pembangunan manusia naik ke level 71,98.

Adapun strategi pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan terus memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pada 2018, Pemerintah menyalurkan anggaran kepada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

"Tahun 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat," kata Jokowi.

Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.

Sasaran Bantuan Pangan non-Tunai pada 2019 ditingkatkan secara bertahap dari 1,28 juta menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Pada 2019, Pemerintah juga akan memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)
sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil.

Tak hanya itu, program sertifikat tanah untuk rakyat juga akan dilanjutkan dengan target 9 juta sertifikat pada 2019.

"Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa permasalahan sosial harus menjadi penekanan dalam RAPBN 2019. Masalah yang dimaksud meliputi pengentasan kemiskinan hingga percepatan pengurangan angka pengangguran, baik melalui belanja Pemerintah Pusat.

"Aspek pemerataan program-program tersebut juga harus menjadi perhatian Pemerintah, mengingat angka ketimpangan ekonomi, baik individu maupun daerah, masih relatif tergolong tinggi," kata Bamsoet.