Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Infrastruktur Naik, BUMN Kejar Target Jalan Tol 1.200 Kilometer

Kompas.com - 18/08/2018, 14:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku siap dengan adanya penambahan anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

Anggaran tersebut utamanya akan dialokasikan untuk pembangunan jalan nasional hingga memenuhi target 1.200 kilometer hingga akhir 2019.

"Kebanyakan kalau anggaran negara itu pada dasarnya untuk membangun jalan jalan nasional ataupun juga jembatan untuk kepentingan," ujar Rini saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (18/8/2018).

Hingga saat ini, BUMN baru menyelesaikan sekitar 450 kilometer dari yang sudah ditargetkan. Target pelaksanaan hingga akhir 2019 masih 750 kilometer lagi.  "Pengeluaran akan cukup besar," kata Rini.

Baca juga: Ini 5 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi Tahun 2019

Selain itu, BUMN juga masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan jalan tol Padang-Sicincin pada 2019. Belum lagi menyelesaikan tambahan untuk jalan tol Pekanbaru-Dumai. Menurut Rini, kemungkinan butuh invetasi sekitar Rp 10 triliun untuk jalan tol.

"Kemudian bagian timur untuk pelabuhan sampai akhir 2019 kita akan membuaylt baru atau memperbaiki dan memperbesar kira kira 74 pelabuhan," ujarnya.

"Itu bagian timur saja, kalau barat 20. Jadi jumlah cukup besar," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur pada 2019. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 420,5 triliun. Alokasi anggaran infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, alokasi anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp 154,7 triliun.

Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan guna memperkuat konektivitas serta menyambungkan berbagai potensi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.

"Yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com