Oposisi, Utang, dan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbincangan mengenai utang pemerintah bukan hal baru. Beberapa bulan sejak awal 2018, banyak tokoh selaku oposisi pemerintah yang menaruh perhatian dengan mengkritisi utang pemerintah yang dianggap dalam posisi tidak aman atau tidak wajar.

Tidak sedikit juga dari para tokoh yang langsung mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pembantu Presiden Joko Widodo yang menangani keuangan pemerintah melalui instrumen APBN.

Untuk memahami perdebatan itu, mari lihat kembali siapa saja tokoh tersebut dan apa saja pandangan mereka, lengkap dengan penjelasan dari Sri Mulyani.

1. Rizal Ramli

Ekonom sekaligus orang yang pernah menjabat di beberapa posisi dalam pemerintahan sebelumnya ini awalnya bersuara mengenai defisit neraca perdagangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR RI, Maret 2018 lalu.

Sorotan Rizal turut merambah kondisi defisit neraca transaksi berjalan yang makin lebar, besaran pembayaran cicilan pokok dan bunga utang untuk tahun ini, serta keseimbangan primer dalam APBN.

Rizal turut menyampaikan pandangannya melalui akun Facebook miliknya, Rizal Ramli, di mana disebut utang Indonesia sudah lampu kuning. Dia mengibaratkan pengelolaan utang Indonesia gali lubang tutup jurang karena primary balance negatif, debt to service ratio (rasio utang terhadap pendapatan) sudah 39 persen, dan tax ratio hanya 10 persen.

"Pengelolaan fiskal tidak prudent (ugal2an) trade account, service account, dan current account semuanya negatif. Di samping faktor US Fed Rate, itulah salah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok! Kok bisa ngaku2 kelola makro ekonomi hati2 (prudent)?? Bokis amat," demikian sebagian status Rizal di Facebook.

Baca juga: Jawaban untuk Rizal Ramli soal Utang Indonesia

Ketika bahasan soal utang semakin mengemuka, Rizal mengutarakan keinginannya debat terbuka dengan Sri Mulyani. Keinginannya didasari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam wawancara bersama Najwa Shihab yang mempersilakan siapa saja beradu argumen dengan Menteri Keuangan, asal pakai data yang valid.

Pada bulan Juli, Rizal menilai status ekonomi Indonesia naik dari yang sebelumnya lampu kuning jadi lampu merah. Pernyataan itu disampaikan Rizal dalam acara dialog Sekber Indonesia di Jakarta pada Juli 2018.

Dalam kritiknya, Rizal menilai ekonomi Indonesia semakin rentan dilihat dari dua indikator. Pertama, Credit Default Swap (CDS) atau pandangan pasar keuangan terhadap risiko kredit suatu entitas.

Kedua, dari External Vulnerability Indicator (EVI) yang merupakan indikator kerentanan suatu negara dilihat dari rasio utang luar negeri jangka pendek dan jangka panjang yang akan jatuh tempo serta deposito asing selama setahun terhadap cadangan devisa.

2. Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya, @fadlizon pada Mei 2018 mengomentari nilai tukar rupiah dan utang pemerintah. Menurut Fadli, perekonomian sudah dalam tahap awal krisis karena pemerintah gagal menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dampak nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS adalah utang yang semakin membengkak.