BPS Ajak Instansi Pemerintah Susun Data Investasi secara Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah berkomitmen mendukung kegiatan penyusunan disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

PMTB atau investasi fisik merupakan salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karenanya, diperlukan data investasi lebih terperinci dari K/L agar kemudian bisa diolah dengan tepat oleh BPS.

Disagregasi PMTB ini kemudian direkomendasikan oleh BPS agar bisa diketahui proporsi investasi fisik yang ada di Indonesia.

"Misalnya kemarin kan pertumbuhan investasi fisik 5,87 persen, itu bisa dilihat bangunannya berapa, mesin dan perlengkapan juga angkanya bagus 22 persen. Tetapi, ketika ditanya mesin dan perlengkapannya itu apa saja, kita enggak punya datanya," tutur Kepala BPS Suhariyanto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Suhariyanto menambahkan, saat ini data terkait ketersediaan investasi fisik di Indonesia masih sangat terbatas. Hal tersebut terlihat pada data PMTB dalam PDB dirinci hanya menurut enam jenis aset.

Disagregasi ini kemudian diharapkan bisa membuat data PMTB menjadi 44 aset.

"Dalam komponen PDB, data investasi baru disediakan enam barang, yakni bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lain, cultivated biological resources (CBR), dan produk kekayaan intelektual. Keterbatasan data investasi tidak mampu menjawab soal bangunan, jembatan, dan kita tidak tahu investasi banyak dilakukan di mana," jelas Suhariyanto.

Adapun rincian PMTB 44 jenis aset tersebut adalah bangunan menjadi tujuh aset, mesin dan perlengkapan menjadi lima aset, kendaraan menjadi enam aset, peralatan lain jadi 10 aset, hewan menjadi empat aset, tanaman lima aset, produk kekayaan intelektual menjadi lima aset, biaya pengalihan kepemilikan non producers menjadi dua aset.

"Dengan begitu maka jenis-jenis investasi yang dilakukan pemerintah bisa diketahui berapa persen, swasta berapa persen," imbuh Suhariyanto.

Data investasi yang terperinci tersebut, kata Suhariyanto bakal sangat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. 

"Dari sana kita bisa lihat sektor mana yang harus disentuh. Misalnya bangunan terlalu banyak real estate, itu enggak bagus juga. Kalau bangunan jalan, sanitasi dasar, pasti lebih bagus," ujar dia.

Suhariyanto menambahkan, BPS tidak menetapkan batas waktu tertentu sebagai target penyelesaian disagregasi PMTB tersebut. Data akan diterbitkan BPS ketika ada sektor mana yang lebih siap dan lengkap.

"Kita akan keluarkan bertahap. Mana yang sudah siap dulu. Bangunan misalnya, katanya sudah bagus. Kita keluarkan itu," tandas dia.