BUMN dan Swasta Didorong "Keroyokan" Garap Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah memberi kesempatan bagi Badan Usaha Milik Negara dan swasta untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur.

Saat ini terdapat 200 bandara dan 2000 pelabuhan yang membutuhkan dana pengelolaan setiap hari. Sementara itu, anggaran pemerintah sangat terbatas sehingga sukar untuk menutupi semua kebutuhan infrastruktur.

Dengan kerja sama BUMN dan swasta, beban pemerintah dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa ditekan. Dalam waktu dekat, kata Budi, akan ada kerja sama konsesi ke BUMN agar sejumlah bandara dikelola secara konsesi oleh BUMN dan swasta.

"Kita yakini, APBN yang tadinya dikucurkan di bandara-bandara itu setiap hari harus mengeluarkan ratusan miliar rupiah, dana tersebut akan digunakan di Miangas, Rote, dan daerah pinggiran dan terluar," ujar Budi dalam Seminar Nasional "Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan" di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Menteri Rini Tegaskan Tawaran ke Investor Bukan Berarti Infrastruktur Dijual

Budi membantah anggapan bahwa kerja sama konsesi tersebut diartikan bahwa pemerintah menjual infrastruktur ke pihak swasta. Pemerintah hanya melakukan kerja sama untuk pemanfaatannya dan menarik investor dari dalam dan luar negeri.

"Jika pola kerja sama bisa dikawal atau diikuti swasta, maka akan ringan dan pemerintah tinggal memikirkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran," kata Budi.

Budi memastikan beberapa pelabuhan dan bandara akan dikerjasamakan secara konsesi dengan BUMN dan swasta. Porsi 49 persennya akan dilelang. Dengan demikian, pada 2019 kesepakatan yang dibangun sudah bisa mulai diimplementasikan.

Budi memastikan, dengan adanya konsesi tersebut, Bandara Fatmawati di Bengkulu, Bandara Raden Inten di Lampung, hingga Bandara Sentani di Papua tak lagi disokong APBN.

"Dana ratusan miliar rupiah untuk itu saya pastikan untuk mempercepat Bandara Buntu Kunik Tana Toraja yang sebelumnya target selesai 2020, saya pastikan 2019 selesai. Bandara Pekonserai yang tadunya selesai 2020, 2019 kita pastikan selesai," kata Budi.

"Jadi satu kegiatan ya g optimalisasikan APBN ini sangat erat. Ada dana tertentu yanv bisa mengelola bandara yang lain," lanjut dia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar harry Sampurno menyambut baik gagasan Budi. Ia memastikan akan mendukung kebinakan tersebbut dan menggandeng swasta untuk mengelola infratruktur.

"Kita BUMN memang juga punya keterbatasan. Dengan adanya investor swasta kita pasti akan terbantu," kata Fajar.

Fajar mengatakan, pihaknya ingin pembangunan infrastruktur lebih cepat tanpa terkendala masalah anggaran.

"Maka APBN bisa digunakan buat yang lain yang urgent bagi perhubungan," lanjut dia.