5 Hal yang Perlu Diketahui tentang Utang Negara

BERITA tentang utang pemerintah kembali menghangat di media sosial. Polemik tentang utang dimulai dari adanya pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018.

Ketika itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa utang pemerintah sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar.

Untuk melihat dan memahami utang pemerintah secara proporsional, tentu saja harus dibandingkan dalam rasio yang lazim digunakan dalam pengukuran ekonomi suatu negara.

Yang pertama adalah tentang besaran utang itu sendiri. Ibarat suatu perusahaan, besaran utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut harus dibandingkan dengan penghasilan atau pendapatan yang diterimanya.

Utang perusahaan tersebut akan dianggap wajar apabila penghasilan perusahaan yang digunakan untuk membayar utang tersebut cukup memadai. Untuk negara, utang suatu negara dapat dibandingkan dengan penghasilan negara tersebut yang tecermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB ini dapat dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Saat ini jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2018 adalah Rp 4.253 triliun atau 29,7 persen dari PDB.

Nilai ini juga masih di bawah dari nilai yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen dari PDB. Jumlah utang tersebut juga tidak jatuh tempo sekaligus dalam satu tahun.

Hal kedua adalah alasan kenapa pemerintah berutang. Utang timbul karena konsekuensi dari jumlah belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara.

Pemerintah menganggap bahwa Indonesia membutuhkan suatu lompatan agar meningkatkan kapasitasnya sehingga menggunakan uang belanjanya secara besar untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Bila dianalogikan dalam perusahaan, kapasitas perusahaan tersebut dapat meningkat apabila terdapat belanja yang digunakan untuk meningkatkan produksinya.

Belanja yang produktif dalam suatu perusahaan dapat berupa pembelian tanah untuk memperluas pabrik, pembelian mesin, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

Dengan pembelian yang produktif tersebut, pendapatan perusahaan dapat meningkat lebih besar. Tambahan penghasilan akan dapat meringankan pembayaran cicilan utang di masa datang.

Begitu juga dengan belanja negara, bila anggaran belanja digunakan untuk hal yang produktif, akan berdampak pada meningkatnya produktivitas sumber daya manusia negara secara keseluruhan.

Pada tahun 2015-2017, pemerintah telah membelanjakan anggarannya untuk hal yang produktif.

- Infrastruktur: 6 bandara baru; 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru; 105 bendungan baru; 818 km rel kereta api, 341.500 unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas)