Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji 900 Komoditas Impor, Pengusaha Deg-degan

Kompas.com - 29/08/2018, 18:34 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pelaku industri mengaku was-was menunggu daftar 900 komoditas impor yang sedang dikaji oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Kajian itu dilakukan dalam rangka pengendalian impor yang bertujuan memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan yang sempat melebar hingga 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru-baru ini.

"Kami deg-degan dan monitor terus barang apa yang akan diperketat. Kami harap-harap cemas juga, karena sekarang enggak gampang makanan olahan dapat bahan baku impor," kata Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Bidang Kebijakan Publik, Rachmat Hidayat, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Rachmat mengungkapkan, di sektor industri yang dia dan rekan-rekannya geluti, yaitu industri makanan dan minuman, hampir semua bahan baku penting berasal dari impor. Hal itu dikarenakan karena belum ada bahan baku yang memenuhi standar industri dan berasal dari dalam negeri.

Baca juga: Pembatasan 900 Komoditas Impor, Sebagian Besar Barang Konsumsi

"Ada hal-hal yang tidak terhindarkan harus diimpor, bahan baku. Anggaplah tepung terigu, itu enggak bisa ditanam di Indonesia. Gula saja kami impor, karena tidak cukup. Garam juga, ternyata produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan industri, jadi perlu impor," tutur Rachmat.

Senada dengan Rachmat, Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi dari Gabungan Pengusaha Farmasi, Vincent Harijanto, masih menunggu daftar barang apa saja yang impornya akan dikendalikan oleh pemerintah. Terlebih, industri farmasi Indonesia saat ini hampir seluruhnya mengimpor bahan baku untuk diproduksi di dalam negeri.

"Impor dari bahan baku obatnya. Kalau pangkas impor, bagaimana ekspornya? Sudah jelas, kalau pangkas bahan bakunya, tidak ada obat yang dibuat, kurang lebih begitu ilustrasinya," ujar Vincent.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan jenis komoditas impor yang dikaji pemerintah untuk dikendalikan adalah barang-barang konsumsi. Suahasil juga memastikan kebijakan pemerintah mengendalikan impor tidak akan menghambat jalannya industri dan laju investasi yang selama ini terus digenjot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com