Kemenkeu Sebut Impor Tak Dibatasi, Hanya Dikendalikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kebijakan pemerintah mengkaji sekitar 900 komoditas impor barang konsumsi bukan bertujuan untuk membatasi impor.

Hal ini dijelaskan untuk menjawab kekhawatiran para pelaku usaha dalam merespons kabar akan ada pembatasan impor sekira 900 komoditas yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

Langkah pemerintah mengkaji barang-barang impor jadi kekhawatiran pelaku usaha karena ditakutkan berdampak pada kelangsungan industri karena banyak bahan baku yang selama ini diimpor.

"Pemerintah berupaya mengurangi defisit transaksi berjalan, salah satunya mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Tidak berarti pemerintah mengurangi impor. Judulnya bukan memangkas, tapi meninjau atau melihat kembali barang-barang yang diimpor," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Adriyanto mengungkapkan, impor tidak akan dibatasi, melainkan dikendalikan. Pengendalian impor yang dimaksud adalah menilai apakah komoditas tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri atau tidak, serta memanfaatkan barang pengganti bila ada produk serupa yang bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Pemerintah tidak berniat mengurangi impor. Pemerintah melihat kembali barang-barang konsumsi, khususnya yang punya peluang untuk disesuaikan lagi, baik dari sisi PPh (Pajak Penghasilan)-nya," tutur Adriyanto.

Sampai saat ini, BKF masih mengkaji lebih lanjut sekitar 900-an komoditas impor barang konsumsi yang akan dikendalikan nantinya. Sebagai bentuk pengendalian, pemerintah akan menyesuaikan tarif PPh impornya dengan koordinasi bersama Kementerian Perindustrian.

"PPh impor sifatnya bayar pajak di muka, dampak ke inflasi sangat minimal. Beda dengan bea masuk, itu kan jadi biaya. Importir akan dikreditkan di akhir tahun dan dampak ke inflasi minimal," ujar Adriyanto.

Adriyanto tidak menutup kemungkinan jumlah komoditas impor barang konsumsi yang kini berjumlah 900-an akan bertambah di kemudian hari. Awalnya, disebut ada 500-an komoditas yang dikaji, tetapi belakangan bertambah hingga jadi sekitar 900-an komoditas.

"Kebijakan pemerintah tidak jadi distorsi, tapi jadi stimulus. Pemerintah tidak membatasi impor, tetapi mengendalikan impor agar memberikan dampak positif. Salah satunya pengenaan tarif ke barang-barang yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Adriyanto.