Dirut BPJS Ketenagakerjaan Bantah Tak Transparan Kelola Dana Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto membantah anggapan yang menyebutkan pihaknya masih belum transparan dalam pengelolaan dana iuran para pekerja dan perusahaan.

Menurut Budi, selama ini BPJS Ketenagakerjaan selalu melaporkan segala penggunaan dana iuran tersebut ke pihak terkait untuk pertanggungjawaban.

"Saya kira kalau untuk pengelolaan investasi kan kita selalu laporkan kepada pihak-pihak terkait sesuai regulasi. Kita laporkan kepada OJK dan Presiden," ungkap Agus kepada awak media di Menara Jamsostek, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Transparansi tersebut, kata Agus, juga dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan merilis hasil auditnya di situs resmi mereka.

"Kemudian saya kira kalau rekan-rekan media tanya akan kita jawab, selama ini kita jawab," imbuh dia.

Sebagai informasi, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2018 mencapai Rp 333 triliun. Sementara itu, anggapan masih belum transparannya pengelolaan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Dede Yusuf, BPJS Ketenagakerjaan belum transparan dalam hal pengelolaan dana iuran dari para pekerja. Pengelolaan dana iuran saat ini ditakutkan Dede tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja sesuai dengan amanat Undang Undang (UU).

"BPJS Ketenagakerjaan ini kan dananya dari pengusaha dan pekerja, konteksnya dana amanah, oleh karenanya dalam pengelolaan dana investasi ini konsepnya bukan seperti investasi tetapi lebih mengelola dana agar pekerja mendapatkan manfaat atas dana itu," ujar dia.