Bersiaplah, Ini Tanggal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2018

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah menetapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Lantas, tanggal berapa pendaftaran CPNS tersebut dibuka?

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, belum ada tanggal pasti soal pendaftaran CPNS tersebut. Namun, dia memprediksi hal tersebut bisa dilakukan dua pekan dari sekarang.

"Pendaftaran kami berharap kalau sekarang tanggal 6, ya katakanlah antara tanggal 16 hingga 20 September 2018. Namun, pendaftaran bisa dimulai kalau data semua sudah bisa masuk," kata Bima dalam jumpa pers di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, Bima mengimbau kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai CPNS untuk melakukannya sejak awal waktu agar meminimalkan masalah yang bisa terjadi.

"Pendaftaran ini nantinya kan hanya dua minggu dan kami menyarankan untuk daftar pertama kali, bukan yang terakhir karena nanti pasti akan terjadi traffic sangat padat," terang dia.

Adapun formasi rekrutmen CPNS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) adalah sebanyak 238.015.

Rinciannya, 51.271 untuk instansi pusat dan 186.744 untuk instansi daerah. Penerimaan CPNS untuk instansi pusat akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga (K/L). Sementara untuk anggota CPNS di instansi daerah ditempatkan di 525 pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota.

Pemerintah pun masih menerapkan prinsip zero minus growth dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Hal itu berarti moratorium CPNS dalam rekrutmen tahun ini tetap diberlakukan, kecuali untuk guru dan tenaga kesehatan.

"Kecuali untuk formasi guru dan dosen karena sangat dibutuhkan, guru madrasah juga termasuk. Kemudian yang sangat dibutuhka adalah tenaga kesehatan sehingga formasinya akan didominasi guru dosen dan tenaga kesehatan," kata Menpan-RB Syafruddin.

Syafruddin pun menambahkan, keputusan pemerintah membuka kembali rekrutmen CPNS tahun ini sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang lebih berkualitas.

"Hal ini juga untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia pada 2024," ujar Syafruddin.