HIPMI Minta Pemerintah Tak Bebankan Pajak ke Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan rupiah turut membuat para pengusaha menjerit. Terutama bagi pelaku usaha yang banyak mengandalkan bahan baku impor.

Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira meminta pemerintah tak menambah tekanan kepada pengusaha dengan membebankan pajak kepada mereka.

"Saya juga seorang pengusaha. Saya bisa merasakan jika rekan-rekan saya banyak yang mengeluh karena ditekan pajak. Dalam keadaan sulit begini ditekan sama pajak," ujar Anggawira melalui keterangan tertulis, Jumat (7/9/2018).

Justru, kata Anggawira, seharusnya pemerintah dan pengusaha bersama-sama saling membantu satu sama lain. Jika pengusaha terus dihantam dengan ebban pajak, maka perusahaan sulit menanggung biaya produksi yang berujung pada efisiensi. Jika bukan efisiensi produk, maka akan terjadi efisiensi karyawan atau PHK.

"Kita mestinya sama-sama bahu-membahu. Pengusaha bantu pemerintah, pemerintah bantu dunia usaha jangan saling membebani," kata Anggawira. "Jika ada PHK, rakyat yang akan kena dampaknya," lanjut dia.

Berdasarkan data dari Bloomberg, negara yang rentan krisis pada urutan 1, 2 dan 4 yang ditempati Turki, Argentina dan Afrika, sudah terkena krisis. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke 6 sebagai negara rentan krisis akibat kondisi ekonomi global.

Diketahui, rupiah sempat beretngger di angka RP 15.000 per dollar AS. Status perekonomian Indonesia dianggap lampu kuning atau harus berhati-hati.

"Kita jangan menyalahkan pemerintah atau pihak manapun terkait persoalan ini. Kita perlu solidaritas hadapi itu,” kata Anggawira.