Pemerintah Dipandang Harus Hati-Hati Menunda Proyek Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menunda sementara sejumlah proyek infrastruktur yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Penundaan tersebut dilakukan menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Heru Dewanto meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang jika ingin menunda proyek pembangunan pembangkit listrik.

"Saya rasa perlu hati-hati untuk bicara penundaan proyek, terutaama yang sudah dikontrak dan financial closing," ujar Heru di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut Heru, pelemahan rupiah merupakan permasalahan jangka pendek. Adapun pembangunan pembangkit listrik merupakan program jangka panjang.

"Rupiah fluktuasi ini kan sifatnya jangka pendek, harus dicarai solusi short term juga. Infrastruktur itu program jangka panjang, dampaknya juga bisa berjangka panjang. Penundaan bisa berakibat ke suplai listrik. Saya pikir, ini agak mismatch antara masalah dengan solusi," kata Heru.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah membahas proyek-proyek di bidang kelistrikan yang hendak ditunda dalam rangka menahan tingginya laju impor.

"Jadi, yang enggak boleh bergerak atau ditunda itu adalah yang energi baru terbarukan (EBT). Yang kemungkinan digeser itu adalah PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pekan lalu.

Syofvi menjelaskan, pihaknya masih memetakan proyek mana saja yang aman untuk ditunda dan mana yang tetap harus dilanjutkan. Dia memastikan, total kapasitas proyek kelistrikan yang akan ditunda adalah 15.200 megawatt, seperti yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beberapa hari lalu.

Adapun rata-rata dalam proyek kelistrikan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekitar 20 sampai 40 persen dan selebihnya berasal dari impor. Jika ada proyek yang pendanaannya belum dipenuhi, kemungkinan akan digeser oleh Kementerian ESDM ke tahun berikutnya.

"Pokoknya yang ditunda adalah yang belum financial closing, kami masih ngecek. Kalau dimundurkan, misalkan dua tahun, itu reserve margin-nya cukup enggak. Nah, ada beberapa yang enggak cukup jadi ada yang bisa (ditunda) ada yang enggak," tutur Syofvi.