Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asumsi Nilai Tukar Rupiah untuk 2019 Naik Jadi Rp 14.500

Kompas.com - 18/09/2018, 15:16 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai tukar rupiah sebagai salah satu poin asumsi makro untuk RAPBN 2019 menjadi Rp 14.500.

Sebelumnya dari hasil pembahasan bersama Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, disepakati nilai tukar rupiah untuk tahun depan sebesar Rp 14.400.

"Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah usulan dari Komisi XI Rp 14.400 jadi Rp 14.500," kata pimpinan Banggar DPR RI Said Abdullah di hadapan peserta rapat pada Selasa (18/9/2018).

Sebelumnya, sejumlah anggota Banggar mendiskusikan dinamika nilai tukar rupiah belakangan ini yang dikaitkan dengan dasar pemerintah mematok asumsi nilai tukar tahun depan sebesar Rp 14.400.

Banyak yang mempermasalahkan pelemahan rupiah, di mana belakangan ini pergerakannya ada pada level Rp 14.800 sampai Rp 14.900.

Menanggapi masukan dari para anggota Banggar, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara yang mewakili pemerintah menyebut memang betul saat ini rupiah termasuk undervalued atau di bawah nilai yang seharusnya.

Suahasil pun memastikan, hitungan pemerintah turut mengacu pada kisaran asumsi nilai tukar rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia, yakni dari Rp 14.300 sampai Rp 14.700.

"Melihat kondisi global, pelemahan ini akan berlanjut namun tahun depan tekanan masih tetap akan ada, tapi tidak seberat tahun ini. Maka, kami sepakat dengan range yang disampaikan Bank Indonesia Rp 14.300 sampai Rp 14.700," tutur Suahasil.

Secara spesifik, dari rentang itu, Kementerian Keuangan menyatakan lebih kepada usulan nilai tukar rupiah tahun depan pada level Rp 14.500 sampai Rp 14.600. Setelah melalui sejumlah pertimbangan, diambil jalan tengah dari diskusi antara pemerintah dengan Banggar sehingga disepakati Rp 14.500.

Rapat bersama Banggar kali ini turut menyepakati gini ratio, dari yang sebelumnya di Komisi XI 0,38 sampai 0,39 kini jadi 0,38 sampai 0,385. Berikut rincian asumsi makro tahun 2019 yang disepakati antara pemerintah bersama Banggar melalui rapat siang ini.

  • Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
  • Inflasi 3,5 plus minus 1 persen
  • Nilai tukar Rp 14.500 per dollar AS
  • Tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,3 persen
  • Harga minyak mentah Indonesia/Indonesia Crude Oil Price (ICP) 70 dollar AS per barrel
  • Lifting minyak bumi rata-rata 775.000 barrel per hari
  • Lifting gas bumi rata-rata 1.250.000 setara minyak per hari
  • Tingkat pengangguran 4,8-5,2 persen
  • Tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen
  • Gini ratio 0,38-0,385
  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com