Kinerja Diklaim Membaik, Susi Upayakan KKP Dapat Predikat WTP untuk 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut pihaknya terus melakukan perbaikan kinerja dan mendorong efisiensi anggaran melalui program Susinisasi.

Dengan capaian kinerja per semester I 2018 yang positif, Susi menargetkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai audit Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018, mereka bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Seperti yang bisa dilihat, apa yang kami lakukan dengan Susinisasi, mengembalikan uang kepada negara. Bahwa ada hal-hal administratif yang membuat kami disclaimer, tentu akan kami perbaiki," kata Susi saat konferensi pers di kantornya, Jumat (21/9/2018).

BPK melalui hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 menyatakan predikat laporan keuangan KKP dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Selain KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga mendapat predikat disclaimer dari BPK untuk laporan keuangannya tahun 2017.

Predikat disclaimer merupakan kedua terbawah dari tataran predikat laporan keuangan oleh BPK, di mana yang tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan paling rendah adalah Tidak Wajar (TW).

Susi menuturkan, implementasi program Susinisasi telah berbuah pada efisiensi anggaran KKP sejak tahun 2015. Dia mencatat, efisiensi tahun 2015 yang bisa diraih berkat program Susinisasi sebesar Rp 1,09 triliun, kemudian tahun 2016 sebesar Rp 5,99 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 1,2 triliun.

Program Susinisasi juga mencakup peningkatan kualitas belanja, di mana belanja yang sifatnya tidak terlalu prioritas ditekan serendah mungkin. Susi mencontohkan, belanja untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri dapat ditekan signifikan, yakni dari Rp 930 juta pada 2016 jadi Rp 240 juta pada 2017.

Sementara bantuan kepada masyarakat berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah justru meningkat. Pada 2016, bantuan dari KKP dikucurkan sebesar Rp 1,4 miliar dan naik menjadi Rp 1,5 miliar tahun 2017.

"Memang kinerja kami akan lebih baik, namun masalah BPK tentu kami meningkatkan border dari parameter-parameter pengelolaan keuangan yang baik semaksimal yang kami bisa," tutur Susi.