IMF-Indonesia, Dua Dasawarsa yang Berbeda

Pasien IMF

Untuk memperbaiki keadaan, Pemerintah Indonesia meminta bantuan International Monetary Fund (IMF). Sebagai “dokter ekonomi”, IMF memang menjadi rujukan utama banyak negara ketika mengalami “sakit ekonomi”.

Langkah ini kemudian terbukti kontroversial. Seperti layaknya dokter, IMF memberi obat yang pahit. Sebagai syarat mendapatkan dana talangan, IMF meminta berbagai subsidi dihapuskan dan sejumlah program pemerintah dihentikan untuk menyehatkan anggaran.

Sebagian pengamat menganggap resep IMF ini keliru dan justru memperburuk situasi. Di saat kegiatan ekonomi masyarakat melemah, seharusnya belanja pemerintah ditingkatkan untuk memberikan kompensasi.

Belakangan, sebuah laporan yang diterbitkan oleh IMF sendiri mengakui bahwa formula kebijakan fiskal mereka untuk Indonesia “tidak berjalan sesuai rencana”.

Di sektor perbankan, IMF juga menyesalkan kebijakan penutupan 16 bank. Penutupan ini ternyata semakin menekan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia.

Namun, secara umum, IMF meyakini resep untuk menyehatkan ekonomi Indonesia sudah tepat. Kebijakan moneter memang perlu diperketat untuk menstabilkan nilai Rupiah dan menyerap likuiditas berlebih.

Bila pun ada prediksi yang meleset, hal ini karena situasi ekonomi Indonesia saat itu sungguh tak menentu. Situasi ini sangat berbeda dengan Korea Selatan dan Thailand.

Krisis ekonomi di Indonesia lebih kompleks karena disertai konflik sosial dan politik (lihat IMF Admits Errors in Asian Crisis, But Defends Its Tight-Money Policy, WSJ January 20th 1999).

Dalam pengawasan IMF, ekonomi Indonesia perlahan pulih dan bangkit. Stabilitas ekonomi kembali diraih berbarengan dengan reformasi di aspek tata kelola pemerintahan. Pinjaman IMF bahkan dilunasi penuh pada tahun 2006, empat tahun lebih awal dari jadual seharusnya.

Pertunjukkan keunggulan

Tahun ini, genap dua dekade sejak kolapsnya ekonomi Indonesia dan pengalaman pahit menjadi pasien IMF. Maka IMF/WB Annual Meeting 2018 adalah kesempatan emas untuk memamerkan berbagai perubahan positif yang telah kita capai.

Acara ini akan me-refresh memori dunia internasional tentang Indonesia, sekaligus menancapkan sejumlah imej baru yang lebih cemerlang.

Imej pertama: reformed. Kita harus menunjukkan bahwa di balik kebangkitan Indonesia sesungguhnya terdapat perubahan drastis dan bersifat fundamental.

Kita telah meletakkan suatu fondasi yang kuat dengan membangun kapasitas institusi yang lebih baik. Mulai dari bank sentral yang independen hingga penyusunan protokol manajemen krisis.

Dengan demikian, kemajuan ekonomi yang diraih Indonesia niscaya akan berkelanjutan, karena bukan hasil make-up atau propaganda belaka.

- Reformasi Institusi dalam Perekonomian Indonesia sejak krisis 1997/1998

Khusus pada aspek utang luar negeri, yang pernah menjadi pencetus krisis 1998, kita juga telah melakukan banyak perbaikan. Mulai dari mewajibkan korporasi untuk melaporkan utangnya, hingga menerapkan sejumlah aturan pengelolaan yang berhati-hati (prudent).

Imej kedua adalah: resilient. Ekonomi Indonesia memang pernah terpuruk, tetapi kita mampu berdiri kembali.

Kita berhasil belajar dari kesalahan dan terus melangkah ke depan. Tidak seperti krisis ekonomi di Yunani yang berlarut atau di Argentina yang berulang, krisis ekonomi Indonesia berlangsung singkat.

“Recovery was unexpectedly quick,” kata The Economist dalam artikelnya A Special Report on Indonesia: Surprise, Surprise (10 September 2009).

Saat ini, seluruh indikator ekonomi telah kembali ke posisi sebelum krisis. Beberapa bahkan tercatat lebih baik. Puncak dari semua ini adalah kembalinya pengakuan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia dalam bentuk predikat layak investasi (investment grade).

- Indonesia kembali memegang predikat layak investasi pascakrisis.

Imej ketiga: progressive. Pascakrisis, ekonomi Indonesia terbukti terus merangkak naik dalam berbagai survei dunia. Mulai dari peringkat kemudahan berusaha hingga daftar tujuan investasi.

Hal ini merupakan bukti bahwa Indonesia adalah ekonomi yang progresif dan tidak berhenti memperbaiki diri. 

Di era ekonomi digital seperti saat ini, ekonomi Indonesia juga tidak lupa menorehkan prestasi. Sejumlah perusahaan rintisan (startup) asli Indonesia telah menjadi bahan perbincangan internasional.

Pasalnya, perusahaan tersebut meraih valuasi lebih dari satu miliar dlolar AS (unicorn). Maka, tidak berlebihan apabila IMF/WB Annual Meeting 2018 merencanakan untuk meresmikan panduan global tentang fintech yang akan diberi nama Bali Fintech Agenda.

- Beberapa perusahaan asli Indonesia bernilai di atas “a billion dollar”.

Dengan tiga imej baru di atas, tidak berlebihan apabila kita berharap bahwa nama Indonesia akan tercatat harum sebagai contoh ekonomi yang berhasil bangkit dari kehancuran.

Laksana burung Phoenix dalam mitologi Yunani yang hidup kembali dari abunya sendiri.

IMF pun berbenah

Ajang IMF/WB Annual Meeting 2018 di Bali sebenarnya bukan hanya panggung bagi Indonesia. Ia juga menawarkan kesempatan bagi IMF untuk memperbaiki citra.

Hingga kini, bagi banyak masyarakat Indonesia, nama IMF memiliki konotasi buruk. Dalam benak mereka, IMF adalah sebuah kekuatan asing yang telah mengoyak-ngoyak sendi perekonomian Indonesia.

Melalui acara ini, IMF dapat menunjukkan bahwa lembaga keuangan dunia ini pun telah berubah ke arah yang lebih baik berbekal pengalaman menangani krisis Asia.

Pertama, dengan mengakui bahwa ada sejumlah penilaian yang keliru tentang kondisi ekonomi Indonesia saat krisis 1998. Hal ini tidaklah tabu.

Secara implisit, pengakuan tersebut sebenarnya sudah dilakukan dalam sebuah evaluasi internal (lihat IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea, and Thailand: A Preliminary Assessment, 1999). Seperti halnya dokter di dunia medis, dokter IMF juga bisa salah mendiagnosa dan merumuskan dosis obat.

Kedua, dengan menjelaskan bahwa IMF kini lebih sensitif terhadap nuansa sosial dan politik di negara yang sedang dibantu. Pada tahun 2009, misalnya, ketika IMF diminta menangani krisis perbankan di Irlandia.

Saat itu IMF menunjukkan empati yang besar terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat Irlandia. Pendekatan yang humanis tersebut membuat IMF lebih disukai rakyat Irlandia dibandingkan dengan ECB yang dianggap kaku dan hanya peduli pada uang pinjaman.

Ketiga, IMF perlu menjelaskan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, kini mendapat porsi keterwakilan yang lebih besar dalam struktur organisasi IMF.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya peran negara berkembang dalam konstelasi perekonomian global.

Keempat, IMF juga perlu menjelaskan bahwa skema pinjaman lembaga ini kini lebih ramah terhadap kondisi negara yang mengalami kesulitan.

Selama beberapa tahun terakhir, concessional lending (semacam pinjaman lunak) tercatat meningkat. Di sisi lain, nonconcessional lending justru menurun. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan IMF adalah untuk menolong dan bukan malah mengambil keuntungan dari kondisi krisis.

Penutup

Pada momen kelahiran IMF, dalam acara penutupan konferensi Bretton Woods pada 22 Juli 1944, ekonom John Maynard Keynes memimpikan IMF sebagai kerjasama internasional layaknya sebuah persaudaraan (brotherhood of man).

IMF/WB Annual Meeting 2018 di Bali menjadi momentum dan ajang pembuktian idealisme Keynes tersebut. Bahwa kedua belah pihak, Indonesia sebagai tuan rumah maupun IMF sebagai pemilik acara, bekerjasama demi terciptanya kondisi ekonomi dunia yang lebih baik.

Event ini juga menandai hubungan IMF-Indonesia yang baru setelah dua dasawarsa berlalu. IMF maupun Indonesia sama-sama telah memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman masing-masing. (Nurkholisoh Ibnu Aman, Analis Ekonomi di Bank Indonesia. MBA Finance dari The University of Chicago)