Sektor Pariwisata Butuh Investasi Rp 500 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, investasi dan pendanaan di sektor pariwisata tahun 2019 membutuhkan dana sebesar Rp 500 triliun.

“Sebagai leading sector, semua kementrian/lembaga (K/L) wajib mendukung. Target tahun 2019 pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar,” ujar Arief dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III tahun 2018 di Jakarta, Rabu (26/8/2018).

Hal ini karena Selama periode 2019-2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata yaitu 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

“Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III,” ujar Arief.

Ia menjelaskan, pariwisata ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa dimana tahun 2019 mentargetkan devisa 20 miliar dollar AS dari kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan 275 juta wisatawan nasional (wisnas).

Hal ini sebagai pilihan dalam menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir pariwisata menghasilkan neraca pembayaran yang positif atau selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional (wisnas) yang berwisata ke luar negeri.

Untuk mendukung target 20 juta wisman tersebut Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai ‘Bali Baru’.

Lebih lanjut, Arief pun menjelaskan ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019), serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).

“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” kata Arief.

Rakornas ini pun dapat dijadikan sebagai momentum oleh pelaku usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dalam pengembangan usahanya.

Alternatif pembiayaan dimaksud berupa pembiayaan melalui lembaga pembiayaan pemerintah seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, PINA, dan LPDB maupun melalui pembiayaan swasta seperti Industri Keuangan Bank, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal.