Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Melambat, Ini Kata BI

Kompas.com - 27/09/2018, 20:31 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat adanya perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juli 2018 sebesar 6,9 persen (yoy) dibandingkan dengan bulan Juni 2018 yang mencapai 7 persen (yoy).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Riyanto menjelaskan, melambatnya pertumbuhan DPK terjadi tidak hanya di DPK rupiah, tetapi juga valuta asing (valas).

"Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya DPK tersebut antara lain ya memang sebagaimana kita ketahui itu adalah untuk pembayaran impor, juga untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur," ujar Erwin ketika memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (27/9/2018).

Erwin mengatakan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah juga berpengaruh terhadap melambatnya pertumbuhan DPK.

Baca juga: Jokowi: Perbankan Jangan Asyik Mengumpulkan DPK...

Banyak korporasi yang juga mulai mengurangi pinjaman luar negeri. Mereka lebih memilih untuk melakukan pembiayaan dari modal sendiri.

"Di samping itu juga yang cukup besar itu penurunan dari LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank, ini salah satu di antaranya karena memang sesuai dengan ketentuan yang ada dari OJK," ujar Erwin.

Dalam ketentuan OJK, LKNB diminta untuk membuat bantalan berupa dana yang mereka miliki disimpan melalui SBN. Sehingga, hingga Desember diperkirakan terdapat Rp 29 triliun dana LKNB yang disalurkan ke SBN.

Adapun hingga akhir tahun, diperkirakan terdapat kesenjangan antara kredit dan DPK senilai Rp 99 triliun.

"Memang kalau dari sisi Bank Indonesia kita melihat ini bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan," ujar Erwin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com