Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Sri Mulyani Diultimatum Presiden soal Anggaran Pariwisata...

Kompas.com - 28/09/2018, 07:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberi dukungan penuh pada sektor pariwisata. Bisa dikatakan sektor pariwisata menjadi sesuatu yang diandalkan selain ekspor untuk meraup devisa.

Oleh karena itu, negara tak ragu berinvestasi besar sekalipun untuk itu. Bahkan, ia diultimatum langsung oleh Presiden Joko Widodo agar anggaran untuk pariwisata tak dipangkas.

Padahal, di pos anggaran lainnya, negara terpaksa harus berhemat.

"Ini termasuk anggaran yang Presiden bisa nelepon ke saya minta tolong anggaran untuk sektor ini tidak dipotong," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

"Betapa care (peduli)-nya presiden kita terhadap pariwisata," lanjut dia.

Dari sisi anggaran, Sri Mulyani mengakui anggaran untuk industri pariwisata terus meningkat. Ia mengatakan, pemerintah mendorong industri pariwisata secara multi dimensi.

Anggaran untuk pariwisata tak hanya bersumber dari anggaran Kementerian Pariwisata, namun didukung pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR, penyaluran air bersih dan listrik dari BUMN, hingga BUMN di bawah Kementerian Keuangan juga menyokong pembiayaan untuk sektor pariwisata.

"Jadi kalau dalam APBN pembangunan jalan, jalur kereta, port (pelabuhan), kelihatannya itu. Tapi sangat penting dalam menyukseskan pariwisata," kata Sri Mulyani.

Saat ini pemerintah tengah mengembangkan 10 destinasi wisata "New Bali". Biaya pengembangannya sekitar Rp 500 triliun.

Dari angka tersebut, pemerintah menginvestasi Rp 170 triliun. Anggaran tersebut digunakan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk belanja modal. Ada pula yang dalam bentuk pembiayaan pemerintah.

Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang memudahkan akses ke destinasi tersebut seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas seperti sekolah dan puskesmas. Di samping anggaran dari pemerintah, ada juga pembiayaan melalyi BUMN milik Kementerian Keuangan.

"Yang paling besar dari swasta. Swasta biasanya mau masuk kalau mereka punya potensi di situ," jelas Sri Mulyani.

"Kita akan lihat bagaimana terus meningkatkan instrumen keuangan negara dalam rangka pariwisata," lanjut dia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com