OECD Kritik Stagnasi Upah di Negara Maju

LONDON, KOMPAS.com - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan bahwa kenaikan upah terjadi secara lambat untuk merefleksikan perkembangan terkini di pasar tenaga kerja. Kondisi ini terjadi di 35 negara industri yang menjadi anggota OECD.

Dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (28/9/2018), para periset OECD mencatat bahwa tingkat pengangguran di sebagian besar negara anggota kini berada di bawah atau hampir mencapai level sebelum dimulainya krisis keuangan global tahun 2007-2008. 

"Tingkat pengangguran di antara negara-negara anggota diprediksi mencapai 5,3 persen pada akhir tahun 2018 dan 5,1 persen di tahun berikutnya," tulis OECD dalam laporannya.

Meskipun demikian, pertumbuhan upah nominal pada kuartal IV 2017 tercatat hanya mencapai 3,2 persen. Ini dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,8 persen pada kuartal II tahun sebelumnya. 

OECD menyatakan, biasanya dalam skenario pengangguran rendah, tidak banyak pekerja bersaing untuk posisi yang lowong. Artinya, perusahaan kerap kali harus menaikkan upah untuk memikat karyawan potensial. 

Menurut OECD, stagnasi upah lebih berdampak kepada para pekerja bergaji rendah maupun menengah ketimbang yang bergaji tinggi. OECD juga memperingatkan bahwa perlambatan ini dapat memicu mengikis keyakinan publik. 

Para periset OECD menekankan bahwa perusahaan teknologi memberikan kontribusi cukup besar dalam menurunkan upah rata-rata di antara negara-negara anggota OECD. Mereka menyatakan, karyawan di perusahaan-perusahaan teknologi biasanya tidak memperoleh manfaat yang cukup dari lonjakan produktivitas, lantaran perusahaan teknologi lebih banyak memberikan manfaat kepada investor. 

OECD mendorong adanya sistem penawaran kolektif dan terkoordinir dengan mitra-mitra sosial dan lembaga mediasi yang kuat dan teregulasi.