Rupiah Rp 15.000, Gubernur BI Sebut Belum "Kiamat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah yang sampai menyentuh level Rp 15.000.

Pelemahan mata uang di Indonesia juga disebut Perry masih lebih baik dibanding negara berkembang lain yang sama-sama mengalami pelemahan atau depresiasi nilai tukar mata uangnya.

"Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan mata uang negara lain. Jangan kita lihat kalau sudah Rp 15.000 itu sudah kiamat," kata Perry dalam seminar bersama fraksi Partai Golkar di DPR RI, Rabu (3/10/2018).

Perry menjelaskan kembali, penyebab pelemahan nilai tukar rupiah dan mata uang di berbagai negara tidak lain disebabkan faktor eksternal yang utamanya dari Amerika Serikat. Mulai dari ekspetasi terhadap kenaikan Fed Fund Rate atau suku bunga acuan di AS hingga ketegangan perang dagang antara AS dengan beberapa negara lain.

"Kita bandingkan dulu kalau semua negara mengalami tekanan depresiasi, harus kita bandingkan depresiasinya. Bukan tingkat levelnya, tapi tingkat pelemahannya seperti apa," tutur Perry.

BI mencatat, sampai hari ini nilai tukar rupiah melemah 9,82 persen yang membuat dari Rp 13.700 pada awal tahun 2018 menjadi Rp 15.000 sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini lebih baik ketimbang depresiasi yang dialami mata uang di negara lain, salah satunya India dengan rupee-nya.

Meski begitu, Perry mengakui ada negara beberapa negara berkembang yang mata uangnya justru tidak terpengaruh dengan tren pelemahan yang dialami di banyak negara. Salah satunya adalah Thailand, karena devisa mereka mengalami surplus puluhan miliar dollar AS.

"Kalau dilihat, ibarat suhu panas kita dengan negara lain masih terjaga. Kita bandingkan dengan Turki, Brasil, Afrika Selatan, India," ujar Perry.

Di sisi lain, BI turut memastikan pihaknya tetap menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Berbagai kebijakan diambil dalam menghadapi tekanan dari global, di antaranya menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate, intervensi ganda di pasar valas dan membeli Surat Berharga Negara (SBN), mengimbau pemilik valas dalam jumlah besar mengkonversi ke rupiah, hingga fasilitas swap valas.