Aturan yang Membatasi Kendaraan dengan Muatan Berlebih, Akankah Efektif?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui peraturan pembatasan kendaraan yang mengangkut muatan berlebih (overdimension and overloading/ODOL) yang berlaku pada 1 Agustus 2018 lalu belum berlaku efektif.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pembiaran atau pemakluman oleh beberapa pihak terhadap kendaraan angkutan barang yang membawa barang dengan kapasitas berlebih.

Dirinya menargetkan pada tahun 2019 mendatang pembatasan kendaraan dengan muatan dan beban ODOL ini dapat berlaku efektif pada pertengahan tahun 2019.

"Saya harapkan dalam satu tahun semua efektif, 2019 pertengahan sudah nggak boleh ada lagi ODOL," ujar Budi Karya kepada Kompas.com sebelum acara Forum Perhubungan bertema “Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)” Rabu, (3/10/2018).

Pihaknya mengatakan, Kementerian Perhubungan akan terus meneurs melakukan sosiasilasi terkait pembatasan ODOL ini untuk supaya aksi law enforcement tidak perlu dilakukan. Sehingga, dia meminta seluruh stakeholder, baik dari pengusaha truk atau angkutan barang lain berkoordinasi agar muncul kesadaran untuk tidak mengangkut barang secara berlebih.

Fenomena ODOL yang selama ini marak di Indonesia. Hal itu tak hanya merugikan pengendara truk karena naiknya risiko kecelakaan, tetapi juga hal itu bisa merugikan pihak lain karena merusak bisa kondisi badan jalan.

"Yang terjadi sekarang ini tidak bisa diteruskan. Kami minta stakeholder kalau detik untuk segera menindaklanjuti, agar ODOL suatu waktu tidak ada lagi," jelas Budi.

Pelanggaran Sistematis

Menhub mengatakan, maraknya pelanggaran terhadap pembatasan kendaraan over dimension and over load ( ODOL) dilakukan secara sistematis. Sebab, pelanggaran sudah terjadi dari proses produksi truk. Menurut Budi, pelanggaraan ini sudah menjadi kebiasaan dari para pengusaha dan tidak melibatkan beberapa pihak mulai dari pemilik barang, produsen truk, dan produsen ban.

"Ban truk paling kuat ada di Indonesia. Kalau enggak, ya tidak laku. Jadi secara sistematis pelanggaran itu dilakukan, itu harusnya kita malu," ujar Menhub.

Dia pun meminta untuk para stakeholder terkait agar bisa memproduksi truk atau angkutan barang sesuai dengan batas aturan yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman pun menanggapi, seharusnya pemerintah tidak hanya merangkul pengusaha truk atau logistik, tetapi juga produsen atau dealer yang menjual truk.

Sebab, banyak dari produsen tersebut yang tidak memberikan pengertian kepada pembeli atau pengusaha truk dan hanya menuruti permintaan dari para pengusaha saja.

"Sebenarnya selain kita yang harus dilibatkan juga yang jualan. Sales kan harusnya memberi edukasi ke konsumen sesuai aturan, tapi mereka enggak, yang penting jualan," ujar dia.

Moda Transportasi Lain