Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Berkembang Sepakat Bawa Isu Perang Dagang ke WTO

Kompas.com - 13/10/2018, 19:22 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Icha Rastika

Tim Redaksi

NUSA DUA, KOMPAS.com - Negara-negara berkembang anggota IMF dan Bank Dunia sepakat melaporkan tentang dampak negatif perang dagang ke World Trade Organization (WTO).

Kesepakatan untuk melaporkan hal tersebut ke organisasi yang khusus mengatur tentang perdagangan internasional itu dicapai dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali.

"Mengenai perdagangannya sendiri, semua sepakat bahwa masalah perdagangan ini harus diselesaikan bersama. Pada akhirnya, sinergi kolaborasi kebijakan dibutuhkan. Dibawalah isu perdagangan ini ke isu multilateral, ke dalam WTO, untuk mencari solusinya," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam konferensi pers di Nusa Dua Beach Hotel, Sabtu (13/10/2018).

Baca juga: Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali Diapresiasi Para Delegasi

Dody menyampaikan, penegasan untuk bersama-sama melawan dampak negatif perang dagang telah disuarakan oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 yang merupakan momen bagi perwakilan 189 negara anggota IMF berkumpul, sekaligus sebagai acara puncak dari Pertemuan Tahunan.

Jokowi menyampaikan pesannya dengan mengumpamakan cerita serial televisi Game of Thrones.

Menurut dia, di kala negara-negara besar saling menyerang melalui kebijakan perdagangannya, justru ada ancaman lain yang menyasar seluruh negara, baik yang kaya maupun miskin.

Baca juga: AP II Sepakati 3 Kerja Sama dalam Acara IMF, Ini Rinciannya

Oleh karena itu, menurut Jokowi, hal yang harus ditempuh saat ini adalah kerja sama untuk keberlanjutan seluruh negara di dunia.

"Seperti disampaikan dalam pidatonya Presiden, bahwa tidak ada satu negara pun yang diuntungkan. The winner atau the loser pasti akan mengalami kerugian. Itu memang pada akhirnya, sinergi kolaborasi kebijakan dibutuhkan," tutur Dody.

Ketika ditanya lebih lanjut apa langkah konkret dari kesepakatan atau komitmen negara berkembang tersebut, Dody belum menjelaskannya.

Namun, dia memastikan akan ada langkah lanjutan dan momen yang tepat hingga secara resmi melaporkan ke WTO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com