Sisa Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Catatan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rentang waktu sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal setahun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani menilai terdapat empat hal yang masih menjadi catatan untuk pemerintah yang perlu dibenahi.

Keempat hal tersebut adalah konsistensi regulasi perizinan usaha, ketenagakerjaan, serta kesiapan Indonesia dalam menghadapi era substitusi impor.

Dari segi konsistensi regulasi perizinan usaha, Shinta menilai, masih banyak aturan pemerintah yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya adalah sistem Online Single Submission (OSS).

"Dari segi kalau kita lihat policy yang dibuat banyak yang baik tapi implementasinya yang bermasalah di lapangan jadi, mungkin dari segi konsistensi regulasi perizinan, tumpang tindih antara pusat dan daerah ini harus diberi perhatian," ujar dia ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dia menjelaskan, konsep OSS yang sudah disusun dengan sangat baik untuk menarik investro sayangnya tidak ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, pengusaha yang seharusnya dipermudah justru mengalami kesulitan.

Pasalnya, mereka harus menyesuaikan dengan sistem OSS sekaligus tetap menjalani regulasi perizinan dari pemerintah daerah.

Sementara dari segi tenaga kerja, Shinta menjelaskan, yang perlu digarisbawahi adalah kesinambungan antara ketersediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta pendidikan. Sebab, hingga saat ini, polemik ketenaga kerjaan masih terjadi antara pengusaha dengan pekerjanya.

"Sudah ada konflik kenaikan upah minimum dan segala macam, itu juga musti di reformasi tenaga kerja," ujar Shinta.

Selain itu, Shinta menilai sistem perpajakan di Indonesia tidak cukup kompetitif jika diabandingkan dengan negara-negara lain. Padahal, perpajakan menjadi salah satu unsur penting untuk menarik investor.

"Tidak hanya dari segi regulasi tetapi juga administrasinya, apakah IT-nya, tidak hanya juga intensifikasi tapi juga ekstensifikasi saya rasa itu yang juga penting," jelas dia.

Sementara yang terakhir, sebagai salah satu langkah untuk mencegah melebarnya defisit neraca berjalan (CAD), Indonesia sudah harus mulai menggencarkan substitusi produk impor dalam rantai produksinya. Selain itu, wacana Industri 4.0 yang digadang-gadang pemerintah nyatanya belum sepenuhnya berjalan.

"Karena kita nggak bisa hanya fokus ke hilir, tetapi hulunya ini gimana agar bisa mengembangkan industri-industri ini," jelas Shinta.