4 Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Bandara Tekan Kesenjangan di Indonesia Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah berlangsung selama empat tahun. Selama periode itu pula, kesenjangan atau disparitas harga barang di wilayah Timur Indonesia diklaim telah ditekan dengan baik.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa disparitas tersebut memang menjadi fokus Jokowi-JK ketika pertama kali menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Disparitas memang terjadi dan oleh karenanya kita di Kemenhub pertama kali membangun pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lainnya untuk menghilangkan suatu kesenjangan itu," kata Budi Karya di Auditorium Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Budi Karya mencontohkan, penekanan terhadap disparitas tersebut ditunjukkan di antaranya dengan pembangunan Bandara Nop Geliat di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Bandara tersebut dikatakan Budi Karya menggantikan bandara yang ada di Wamena untuk mendistribusikan segala macam logistik dari luar Papua.

"Ini Pak Jonan yang memulai dan saya melanjutkannya hingga kini sekarang memiliki landasan pacu lebih dari 2.000 meter sehingga pesawat Boeing jenis 737 dan jenis lainnya bisa mendarat mensuplai untuk kegiatan ekonomi di Yahukimo," jelas Budi Karya.

Indonesia-sentris disebut Budi Karya menjadi tujuan dari banyaknya pembangunan bandara dan pelabuhan yang dilakukan oleh Kemenhub.

Oleh karenanya, hal itu menjadi alasan di balik banyaknya bandara baru yang dibangun Kemenhub di wilayah Timur Indonesia terutama Papua.

Pasalnya, sumber logistik dari dan ke wilayah tersebut masih sulit dan hanya bisa ditembus melalui jalur udara.

"Papua sekarang ada 48 bandara. Sebanyak 40 persen dari anggaran Ditjen Perhubungan Udara digunakan untuk bandara di Papua. Kalau duku selalu kita dengar kecelakaan di sana sekarang Alhamdulillah sudah sedikit lantaran banyak alat-alat canggih sudah ditempatkan di sana. Imbasnya suplai logistik lebih mudah dan diapresiasi masyarakat," pungkas Budi Karya.