Pemerintah Pamer Keberhasilan Implementasi BBM Satu Harga di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Program BBM satu harga yang dibuat pemerintah diklaim mampu menghilagkan disparitas harga di wilayah Indonesia bagian timur.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, dengan program tersebut harga BBM di Papua yang dulunya mencapai Rp 100.000 per liter, kini bisa dinikmati dengan harga normal.

"Harga sebelumnya di Kabupaten Puncak itu Rp 100.000, Nunukan Rp 40.000, Pegunungan Arfak Papua Barat Rp 30.000. Sekarang sudah sama, solar Rp 5.150, Premium Rp 6.450," ujar Jonan dalam konfrensi pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Jonan menjelaskan, untuk menghilangkan disparitas harga BBM, pemerintah membangun SPBU-SPBU di daerah terluar, terpencil dan terdalam. Dia menargetkan bisa membangun 160 SPBU hingga akhir 2019.

"Tahun lalu 57 titik. Tahun ini targetnya dibangun 73 titik, sampai hari ini selessai 41 titik. Total 98 titik. Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi 130 titik," kata Jonan.

Selain membangun SPBU, lanjut Jonan, pemerintah juga akan membangun sub penyalur BBM di tiap desa. Dengan begitu, masyarakat tak perlu menempuh jarak yang jauh untuk membeli BBM.

"Progres selanjutnya kita akan pelan-pelan membuat sub penyalur (BBM) yang masuk ke semua desa, supaya orang tidak beli BBM naik motor (menempuh jarak) 15 KM, kalau (masih) 5 KM okelah," ucap dia.

Dikesempatan itu Jonan juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo untuk memerintahkan kepada daerah mempermudah proses perizinan pembangunan SPBU atau sub penyalur BBM.

"Saya mohon kepada Pak Mendagri, mohon diimbau kepada kepala daerah supaya perizinan didukung, karena perlu perizinan bupati. Terutama izin operasional," ujar dia.