Data Produksi Beras BPS dan Kementan Berbeda, Ini Penjelasannya...

Kompas.com - 24/10/2018, 15:30 WIB

Mikhael Gewati

Editor

Lihat Foto

Berdasarkan data BPS yang dihitung dengan metode baru, Indonesia mengalami surplus produksi beras tahun 2018 sebanyak 2,8 juta ton (DOK Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, di Bogor, Rabu (24/10/2018).

KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru.

Menurut ia, terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, kekeliruan ini merupakan kesalahan banyak pihak.

"Data itu kesalahan bersama, bukan kesalahan Menteri Pertanian saja. Kesalahan BPS juga, kesalahan Kementerian Agraria juga, kesalahan Kementan juga, kesalahan bupati juga, kesalahan bersama ini," tegas Jusuf Kalla usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/10/2018),

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA), luas baku sawah berkurang dari 7,75 juta hektar (ha) pada 2013 menjadi 7,1 juta ha pada 2018.

Potensi luas panen pada 2018 mencapai 10,9 juta ha, sementara proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) 15,5 juta ha.

Perbedaan data juga terjadi pada produksi beras. Data BPS menyebut produksi gabah kering giling pada 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras, sementara proyeksi Kementan 83,3 juta ha atau setara 48 juta ton.

Dengan demikian meski berbeda, tetapi diperoleh hasil yang sama bahwa Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai, data Kementan tentang beras bersumber BPS dengan metode eyes estimate, sedangkan data terbaru yang dirilis juga dari BPS dengan Metode KSA.

“Sejak jaman orde baru sampai sekarang data pangan satu pintu di BPS. Kementan tidak mengolah data pangan. Semua rilis data Kementan logikanya berasal dari BPS,” ujar Gandhi di Bogor, Rabu (24/10/2018).

Menurut pria jebolan Magister Ekonomi Pembangunan IPB ini, sejak dulu hingga saat ini BPS yang mendata metode eyes estimate kemudian mengolah dan merilis data pangan. Namun, sejak 2016 sampai kemarin BPS tetap mendata, mengolah, tapi tidak merilis data pangan karena menunggu perbaikan data dengan KSA.

“Data BPS metode eyes estimate itulah yang dirilis Kementan dan disajikan. Jadi data yg dimiliki dan ada di laman Kementan itu 100 persen adalah data bersumber BPS. Namun BPS rilis untuk internal saja,” terang Gandhi.

DOK. Humas Kementerian Pertanian RI Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, di Bogor, Rabu (24/10/2018).

Melihat kejadian ini Gandhi menilai justru selama 3 tahun ini Kementan menjadi pihak yang dirugikan karena BPS tidak merilis data. Akhirnya Kementan meminta dan memakai data BPS yang tidak dirilis tersebut.

Lebih lanjut, Gandhi setuju jika BPK dan KPK untuk mengaudit permasalahan tersebut sehingga terang benderang bagi publik bahwa kedua data yang berbeda itu sumbernya sama-sama dari BPS.

Gandhi menjelaskan bahwa angka yang berbeda itu karena metode ukur lama yang digunakan BPS adalah eyes estimate. Metode ini mengukur berdasarkan data DAS, benih dan data podes, sementara metode baru yang BPS gunakan yakni KSA.

Halaman Berikutnya