Hidup Pas-pasan dan Memahami Kemiskinan dari Perspektif Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembicaraan mengenai 90 persen lebih masyarakat Indonesia hidup pas-pasan diungkapkan calon presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.

Meski tidak dijelaskan apa yang dimaksud hidup pas-pasan, pernyataan itu menimbulkan pertanyaan lain, seperti apa kehidupan orang yang berada di garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sejumlah penelitian mendapati, orang miskin di Indonesia memiliki perilaku serupa dengan orang lain pada umumnya, yakni menabung. Perilaku menabung dimiliki karena pada dasarnya semua orang punya kebutuhan yang sama akan hidup, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai kebutuhan darurat ketika sakit atau ada yang meninggal.

"Penduduk yang paling miskin, meskipun mereka harus menggunakan uangnya untuk beli kebutuhan mendasar, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Bagaimanapun juga, cara berpikir kita dengan cara berpikir mereka sama. Mereka selalu mencari kesempatan untuk menyisihkan sebagian uangnya, seberapa kecil pun," kata Kepala BPS Suhariyanto pada Kamis (25/10/2018).

Suhariyanto menjelaskan, cara orang miskin menabung juga sama dengan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas.

Tabungan mereka berasal dari menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya hingga memberi reciprocal lending atau pinjaman yang bersifat timbal balik.

Maka dari itu, Suhariyanto berpesan agar jangan memandang rendah terhadap orang miskin. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain untuk sama-sama mengubah hidup jadi lebih baik di masa mendatang.

"Mereka butuh kesempatan mengubah hidupnya, melakukan sebuah investasi, seberapa kecilnya itu," tutur Suhariyanto.

Masalah mengentaskan kemiskinan sudah jadi agenda bersama negara-negara di dunia, melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang digadang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu cara mengurangi kemiskinan adalah memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga di sebuah negara.

Lantas, bagaimana dengan di Indonesia?

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menuturkan pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu telah menerapkan prinsip tersebut melalui program-program dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

"Program pengurangan kemiskinan jadi komitmen dari semua pemimpin negara. Makanya, dari waktu ke waktu, dari masa Orde Baru kemiskinan turun, ada angkanya. Pada masa awal reformasi, kemiskinan yang sempat meningkat, bisa diturunkan juga. Pada zaman Pak SBY juga, beliau menurunkan angka kemiskinan," ujar Erani.

Di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, komitmen itu dilanjutkan dengan berbagai program yang bersifat pemerataan dan keadilan. Di antaranya Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Dana Desa, serta Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Semua usaha para pemimpin negara membuahkan hasil yang dilihat dari angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di Indonesia ada pada single digit, sekaligus sebagai yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi, secara keseluruhan, kemiskinan yang sekarang pada level 9,82 persen itu merupakan keseluruhan komitmen para pemimpin negara kita," sebut Erani.

Meski begitu, Suhariyanto mengingatkan masih banyak PR yang perlu dilakukan pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Persentase penduduk miskin 9,82 persen itu mewakili 25,95 juta orang yang masih memerlukan bantuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.