Gaprindo Ingatkan Jangan Gegabah soal Cukai Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam memutuskan tarif cukai rokok tahun 2019. Besaran cukai rokok dipandang jangan melebihi 10 persen untuk mengamankan industri hasil tembakau (IHT).

"Ini harus dicatat, beberapa tahun ini industri ini tidak ada perkembangan, bahkan menurun. Menaikkan tarif cukai misalnya di atas 10 persen bisa menjadi kegaduhan di dalam industri," kata Ketua Gaprindo Muhaimin Moefti, dalam keterangan yang diterima, Senin (29/10/2018).

Pemerintah berencana menaikkan harga rokok yang cukup drastis per bungkusnya tahun depan, yakni di atas 10 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada besaran harga banderol atau harga jual eceran.

Dengan naiknya tarif cukai yang tinggi, imbuh Moefti, peredaran rokok ilegal akan kembali marak beredar di masyarakat. Ini akan menambah beban bagi industri hasil tembakau karena dampak negatif terbesarnya adalah pengurangan tenaga kerja (PHK).

"Peredaran rokok ilegal yang sudah turun dari 12 persen menjadi 7 persen kemungkinan akan marak lagi. Harus diperhitungkan juga bahwa industri ini menyangkyt kehidupan 6 juta orang dari petani dan buruh," jelas Moefti.

Ketua Gabungan Perserikatan Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran mengatakan pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang kondusif bagi industri hasil tembakau.

"Kalau pemerintah terus naikkan lagi, secara kuantitas akan turun drastis," ujar Ismanu.

Saat ini, kata Ismanu, dari 600 pabrikan rokok yang memiliki izin, hanya 100 pabrikan yang masih beroperasi setiap harinya. Tak beroperasinya ratusan pabrik tersebut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dari 600.000 karyawan kini yang tersisa 450.000 pekerja.

Ketua Dewan Penasihat Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Andriono Bing Pratikno menyebut, berkurangnya pabrikan rokok di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah yang tak memperhatikan kelangsungan industri hasil tembakau.

"Bea Cukai bisa merilis berapa persen yang mati karena policy maker," kata dia.