Perkuat Kerja Sama, Sri Mulyani Teken MoU dengan Menkeu Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Australia menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat hubungan kedua negara, khususnya dalam Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Selama ini, sebagai negara yang secara geografis berdekatan, Indonesia dan Australia telah banyak melakukan kerja sama. Dalam isu perekonomian dan fiskal, Indonesia dan Australia selalu melakukan pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman masing-masing negara terkait kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan serta ekonomi Internasional.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan   Menkeu Australia Josh Frydenberg MP pada Senin (5/11/2018) di Canberra, Australia.

Sri Mulyani mengatakan, beberapa hal yang menjadi cakupan dalam bidang kerja sama antara lain melalui kunjungan bilateral, konferensi atau lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang atau pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.

Baca juga: Sri Mulyani: Human Capital, Kunci Utama Perangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Kedua pihak akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui Prospera.

"Kami sangat menghargai komitmen pemerintah Australia dalam kerja sama yang baik antar negara. Kementerian Keuangan sangat terbantu atas pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin (5/11/2018).

Dalam Prospera ini, sejumlah staf senior kementerian keuangan Australia ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, kerja sama tersebut memperbarui nota kesepahaman sebelumnya yang ditandatangani pada 2013.

Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral atau Bilateral Economic Policy Dialogue (BEPD). Setiap tahun, Kemenkeu Australia dan BKF akan mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian.

Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. BPEP melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi atau high level policy dialogue (HLPD) yang dibentuk tahun 2006. Fokus utamanya pada pengembangan kapasitas dan hubungan teknis.