Aliran Dana Meningkat, Neraca Pembayaran Defisit 4,4 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatatkan defisit Neraca Pembyaran Indonesia (NPI) sebesar 4,4 miliar dollar AS meskipun terjadi surplus transaksi modal dan finansial pada kuartal III-2018.

Sementara, transaksi modal dan finansial pada kuartal laporan mencatat surplus 4,2 miliar dollar AS, didukung meningkatnya aliran masuk investasi langsung. Selain itu, aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat.

"Meskipun demikian, surplus transaksi modal dan finansial tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2018 mengalami defisit sebesar 4,4 miliar dollar AS," sebut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman melalui keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar 114,8 miliar dollar AS. Jumlah tersebut setara pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor.

Adapun transaksi modal dan finansial pada kuartal III 2018 yang mencatat surplus yang cukup besar menunjukkan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik.

"Ke depan, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal," jelas Agusman.

Ia mengungkapkan, koordinasi yang kuat dan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah bersama bank sentral untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan CAD tetap berada di bawah 3 persen dari PDB hingga akhir tahun.

Pada saat yang bersamaan, BI akan terus mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI, seperti masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, volume perdagangan dunia yang cenderung menurun, dan kenaikan harga minyak dunia.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural," ungkap Agusman.