Perkuat Likuiditas Perbankan, BI Longgarkan Aturan GWM

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menaikkan porsi pemenuhan GWM Rupiah Rerata (konvensional dan syariah) dari 2 persen menjadi 3 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas di perbankan.

Selain itu, di bidang kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0 persen dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada target kisaran 80 persen hingga 92 persen.

"Ke depan, Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Perry ketika memberikan paparan hasil Rapat Dewan Gubernur di kawasan Gedung BI, Kamis (15/11/2018).

BI meningkatkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial/PLM (konvensional dan syariah) atau melonggarkan aturan surat berharga yang dapat direpokan ke Bank Indonesia dari 2 persen menjadi 4 persen.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengimbangi kenaikan suku bunga BI 7 Days Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 25 bps menjadi 6 persen. Jika diakumulasikan, BI tahun ini telah menaikkan suku bunga sebanyak 175 poin atau enam kali dalam satu tahun.

Baca juga: BI Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen

Selain itu, BI pun akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal.

Perry pun optimis defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dapat menurun hingga kisaran 2,5 persen PDB pada 2019. Padahal, saat berdasarkan data BI yang dirilis awal bulan November, CAD kuartal III-2018 kembali melebar menjadi 3,77 persen dari PDB atau setara dengan 8,8 miliar dollar AS.

"Bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah diyakini akan dapat mengelola dampak perubahan ekonomi global sehingga perekonomian tetap berdaya tahan di tengah ketidakpastian global," ujar Perry.