Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban JT 610 Gugat Boeing, Menhub Sebut Itu Hak Individu

Kompas.com - 18/11/2018, 14:45 WIB
Murti Ali Lingga,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Pascajatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 beberapa waktu lalu, salah satu keluarga korban menggugat The Boeing Company selaku produsen pesawat Boeing 737 MAX 8.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, tindakan dan upaya yang dilakukan keluarga korban jatuhnya pesawat tersebut merupakan hak individu. Pemerintah tidak akan ikut-ikutan dalam ranah ini.

"Bahwa ada yang menuntut itu hak individu. Jadi pemerintah tidak mungkin ikut dalam persepsi masing-masing," kata Budi kepada awak media di Tangerang, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Kemenhub: Sanksi untuk Lion Air Keluar Akhir November

Budi menyatakan, meskipun tidak ikut campur soal itu, pihaknya berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kecelakaan pesawat yang terjadi di perairan Tanjung Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (29/10/2018) lalu. Kemenhub akan melihat persoalan ini secara konstruktif atau menyeluruh.

"Jadi gini, kalau kami melihat sesuatu itu harus konstruktif. Justifikasi orang bisa saja, tapi kami ada sandarannya. Berulang-ulang kami sudah sampaikan, pihak yang berwenang memberikan evaluasi terhadap kecelakaan ini adalah KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi)," jelasnya.

Dia menambahkan, atas insiden ini pemerintah akan mengeluarkan dan menjatuhkan sanksi kepada manajemen Lion Air. Pihaknya bersama KNKT terus melakukan komunikasi terkait penanganan dan investigasi penyebab jatuhnya pesawat yang merenggut korban jiwa.

"Role atau relnya itu sudah ada. Jadi kami akan tunggu KNKT, apa yang direkomendasi, itu yang akan kami lakukan. Sanksi dikeluarkan pemerintah, tapi rekomendasi oleh KNKT," tuturnya.

Baca juga: Kemendagri Juga Akan Terbitkan Akta Kematian Korban Lion Air yang Belum Teridentifikasi, asal...

Sebelum mengeluarkan rekomendasi kepada Kemenhub, KNKT terus bekerja untuk mendalami kasus ini. Ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui sebelum mengeluarkan hasil atau result investigasi.

"(Di) KNKT itu ada dua atau tiga tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama November akan memberikan data-data, tentang apa fakta-fakta yang ditemukan. Di luar konteks itu, kami secara regulator melakukan (evaluasi). Tapi kami tidak akan menyampaikan dalam domain publik, yang berwenang adalah KNKT. KNKT akan menjelaskan result selama enam bulan. Itu lazim, dan itu berlaku secara internasional," paparnya.

Baca juga: Boeing Digugat Keluarga Korban Lion Air JT 610, Apa Sebabnya?

Sebelumnnya, orang tua korban atas nama Rio Nanda Pratama melayangkan gugatan melalui firma hukum Colson Hicks Eidson dan BartlettChen LLC ke pengadilan Circuit Court of Cook County, Illinois, AS, pada Kamis (14/11/2018) waktu setempat.

“Kami telah mengajukan gugatan terhadap The Boeing Company. Gugatan ini kami ajukan atas nama klien kami yaitu orang tua dari alm. Dr. Rio Nanda Pratama yang tewas ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 jatuh ke laut,” kata Curtis Miner dari Colson Hicks Eidson, Jumat (15/11/2018) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com