Darmin: Pemerintah Tak Ingin Penyaluran KUR Banyak ke Sektor Perdagangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan perbankan untuk lebih rajin menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi.

Tak seperti saat ini, yang mana perbankan masih lebih banyak menyalurkan KUR ke sektor perdagangan. Pemerintah kata dia, ingin KUR mengalir ke sektor produksi.

"Untuk perbankan kita serius bahwa kita tidak ingin paling banyak dapat KUR pedagang. Enggak bisa," ujarnya dalam acara pemberian penghargaan kepada Pemda penyalur KUR terbaik di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut Darmin, pemberian KUR kepada sektor produksi lebih penting karena bisa mendongkrak sektor produksi.

Baca juga: Menko Darmin Minta Pemda Tanggung Jawab soal Data Penerima KUR

Oleh karena itu kata dia sejak 2017, pemerintah mulai memfokuskan 40 persen penyaluran KUR ke sektor produksi. Pada 2018, persentasenya meningkat menjadi 50 persen dan pada tahun depan naik lagi jadi 60 persen.

"Sampai kapan dinaikan? Sampai KUR ke perdagangan 30 persen. Karena itu lebih dari cukup," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 31 Agustus 2018 sebesar Rp 88 triliun. Capaian ini setara dengan 70,9 persen dari total target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 123,531 triliun.

"Dari realisasi penyaluran KUR tersebut, NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalahnya sebesar 0,05 persen. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan bagi usaha kecil," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, kepada pewarta pada Selasa (18/9/2018).

Iskandar menjelaskan, dari total penyaluran KUR Rp 88 triliun, lokasi penyaluran masih didominasi di Pulau Jawa dengan porsi sebesar 56,1 persen dan disusul Pulau Sumatra (19,4 persen), lalu Pulau Sulawesi (9,5 persen). Kinerja penyaluran KUR tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di seluruh Indonesia.