Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Minta Lion Air Ditutup

Kompas.com - 22/11/2018, 15:01 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa anggota dewan mengkritisi sikap Lion Air baik dalam penanganan paska musibah serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi V Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, KNKT, Basarnas, dan BMKG mengenai jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, di DPR Kamis, (22/11/2018).

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono dari fraksi Gerindra bahkan mendesak Menteri Perhubungan untuk menutup izin usaha dari perusahaan Lion Air.

Menurut dia, Lion Air tidak memiliki komitmen baik dalam penanganan kecelakaan serta mencoreng nama Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Kemenhub: Sanksi untuk Lion Air Keluar Akhir November

"Pak Menteri Tutup saja perusahaannya, karena tidak mempunya komitmen baik dan bisa memberi nama buruk pada Kementerian Perhubungan," ujar Bambang dalam rapat tersebut.

Bambang pun menegaskan tanggung jawab negara terutama Menhub dalam aspek keselamatan penerbangan yang terdapat dalam UU Penerbangan Nasional Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 308 ayat 1, di mana negara memberi tanggung jawab atas keselamatan penerbangan kepada menteri perhubungan.

Selanjutnya dalam pasal 312 ayat 3 bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut menteri membentuk unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayan umum untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan nasional.

Sementara Rendy Lamadjido dari fraksi PDI-P mendesak Kemenhub untuk segera menjatuhkan sanksi untuk maskapai Lion Air. Selain itu, dirinya juga mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan sumber daya pilot, terutama yang berasal dari luar negeri.

Menurut dia, pemerintah masih sangat lemah dalam melakukan pengawasan kinerja pilot.

"Ada banyak pilot luar negeri yang perlu untuk dicek," ujar dia.

Rendy juga mengusulkan adanya pembentukan majelis profesi untuk pilot sehingga dapat memberikan rekomendasi dan mengaudit kualitas pilot di semua perusahaan.

"Saya usulkan, kita bentuk majelis profesi, supaya ada kecelakaan majelis profesi ini rekomendasikan, mengaudit dari semua perusahan, operasi ini mencakup masalah keselamatan," ujar Rendy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com