Pengusaha: Soal DNI Kami Enggak Diajak Ngomong, Ya Gini Jadinya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Para penguasa ramai-ramai menyampaikan protes atau keberatan dengan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) di paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

Namun menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, hal itu terjadi akibat pemerintah tidak mengajak pengusaha membahas kebijakan tersebut.

"Yang DNI kami enggak diajak ngomong, ya ini jadinya (banyak yang keberatan)," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Padahal kata dia, kebijakan relaksasi DNI diluncurkan untuk dunia usaha agar investasi kian meningkat. Namun Rosan tak tahu mengapa pemerintah sebelumnya tidak mengajak dunia usaha bicara.

Baca juga: Asing Bisa 100 Persen Investasi di 25 Bidang Usaha, Ini Daftarnya

Baru pada hari ini, Kadin dan Hipmi, dua asosiasi induk pengusaha di Indonesia diundang ke Kantor Kemenko Perekonomian dan diberikan penjelasan terkait relaksasi DNI yang sudah diumumkan pekan lalu.

Dalam pertemuan dengan Menko Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Rosan meminta agar kebijakan relaksasi DNI disosialisasikan ke dunia usaha.

Sebenarnya selain DNI, paket kebijakan ekonomi XVI juga terdiri dari kebijakan tax holiday dan kewajiban membawa pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Namun kedua kebajikan itu dinilai tak bermasalah.

"DHE enggak masalah karena sebelum diluncurkan pertemuan ada minimum 5-6 kali kami dengan Gubernur BI, Menkeu. saya kumpulkan perushaaan 3 kali tentang hal ini. Jadi saya taHu intens gitu termausk tax holiday," kata dia.