IWAPI Soroti Dampak Relaksasi DNI ke UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XVI.

Paket tersebut terkait perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peninjauan devisa hasil ekspor (DHE), peninjauan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam, dan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengkritik kebijakan terbaru tersebut yang diumumkan pemerintah. Ia menilai paket kebijakan ekonomi tersebut mengancam sektor UMKM.

"UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tanguh serta penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang pro kepada UMKM," kata Nita dalam pernyataannya, Jumat (23/11/2018).

Nita menyebut, beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang pro UKM dimulai dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7 persen. Kemudian, pajak UMKM menjadi 0,5 persen dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.

"Saya mengimbau kepada para menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan UKM kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100 persen di 54 bidang usaha dari DNI," sebut Nita.

Nita menjelaskan, dengan adanya paket kebijakan ekonomi XVI, terutama tentang relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat, tapi bukan di sektor UKM.

"Semua kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan IWAPI," ungkap Nita.