Menko Darmin Sebut Ada Satu Oknum yang Sebabkan B20 Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui penerapan biodiesel 20 persen atau B20 belum bisa efektif di Indonesia. Sebenarnya, secara global, B20 sudah berhasil mengurangi sebagian impor solar.

Namun, ia mengungkap ada satu pihak yang mengimpor solar lebih besar daripada sebelum penerapan B20.

"Menariknya, ada yang impornya malah naik. Yang lain impornya turun, yang ini malah naik," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Tapi saya tidak mau sebut siapa," lanjut dia.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Jonan Awasi Impor Solar Pertamina, Ada Apa?

Darmin enggan menjawab lebih lanjut siapa pihak yang dimaksud, apakah dari swasta atau BUMN. Ia juga belum mengetahui alasan pihak tersebut menambah impor di tengah upaya pemerintah menekan impor dengan B20.

Darmin memastikan akan merespon temuan itu.

"Kita belum tahu kenapanya, tapi kita tahu siapa," kata Darmin.

Data Badan Pusat Statistik September 2018 menunjukkan adanya penurunan impor migas 25,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, penurunan tersebut bukan karena kebijakan B20 yang diterapkan sesuai mandatori pemerintah.

Baca juga: 2019, Indonesia Akan Konsumsi 6,2 Juta Kiloliter B20

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan, belum ada pengurangan signifikan terhadap impor diesel.

"Dengan adanya kebijakan B20 ini juga belum terlalu kelihatan karena B20 pencampuran dengan nabati ya menjadi biodiesel. Harapannya impor yang diesel bisa berkurang dengan penambahan 20 persen itu," kata Yunita.

Temuan tersebut diamini Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Ia mengatakan, penyaluran B20 masih mengalami kendala pendistribusian di beberapa wilayah.

Ada ada permasalahan keterlambatan pengirimannya karena persoalan ketersediaan kapal.

"Kebetulan suplainya dia tidak tiap hari, satu kapal untuk 1 bulan, ada 2, jadi tiap 2 minggu, jadi kan enggak bisa per tanggal 1 September. Nah kita minta jadwalnya kapan dia mensuplai berikutnya, sehingga badan usaha bisa menyesuaikan dicampur," sebut Djoko.