Tarik Investor "Pelarian", Indonesia Bersolek, Vietnam Agresif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimistis kebijakan mengobral insentif yang ditawarkan lewat Paket Kebijakan Ekonomi XVI cukup menarik untuk menarik investor asing masuk. Namun pemerintah menyadari, hal itu tak akan mudah.

Saat ini, pemerintah melihat ada momentum besar masuknya investasi asing karena mulai gerahnya investor di China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Namun sejumlah negara lain pun melihat hal yang sama.

"Kita harus realistis, negara lain pasti punya effort yang sama, mereka pasti menawarkan yang lebih," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Dia pun menyebut Vietnam sebagai salah satu negara yang menjadi pesaing Indonesia dalam memperebutkan pelarian para investor dari China.

Baca juga: Dukung Pemerintah Beri Insentif Pajak, BI Akan Rilis Aturan mengenai Rekening Khusus

"Ya sebenarnya kita sudah cukup menarik, cumakan persaingan dengan negara lain. Kalau dengan Vietnam, mereka lebih agresif," kata dia.

Vietnam sebutnya, berani membuka banyak bidang usahanya agar peluang investor asing masuk kian terbuka lebar.

Adapun Indonesia, lewat Paket Kebijakan Ekonomi XVI, pemerintah mengeluarkan insentif fiskal berupa tax holiday. Dengan kebijakan baru itu, investor bahkan bisa tak bayar pajak PPh Badan hingga 20 tahun.

Namun kata Susiwijono, beberapa negara juga sudah menawarkan hal yang sama, bahkan lebih gila yakni pembebasan pajak 15-30 tahun.

Sementara itu ekonom Faisal Basri menilai, Vietnam memang menjadi negara yang dilirik para investor asing untuk berinvestasi.

Pemerintah Vietnam kata dia, menciptakan jalan tol bagi produk yang dihasilkan ke Vietnam itu dipasarkan ke seluruh dunia dengan bea masuk 0 persen.

"Kalau Indonesia kena bea masuk normal. Karena Vietnam berani ikut Trans-Pasifik Partnership (TPP). Vietnam berani tanda tangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Ini jalan tol," kata dia dalam seminar Proyeksi Ekonomi Indoensia 2018, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Sementara kita jalan macet. Menurut saya itu yang paling penting dan juga konsistensi kebijakan. Jadi tidak kerap berubah seperti di Indonesia. DNI saja enggak sampai seminggu berubah," sambungnya.