Pulang dari KTT G20, Sri Mulyani Bersyukur Rasio Utang RI Terjaga

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, perekonomian dunia masih diselimuti tantangan dan risiko besar meski ada beberapa kemajuan dari forum negara-negara G20.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya setelah pulang dari KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, pada 29 November-1 Desember 2018.

"Lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi, menimbulkan beban dan risiko ekonomi yang nyata," tulisnya di akun Intagram pribadinya, Minggu (2/12/2018).

Meski lonjakan utang negara maju dan negara berkembang menjadi risiko ekonomi, perempuan yang kerap disapa Ani itu cukup bersyukur dengan rasio utang Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Prabowo Belajar Pajak ke Zambia, Ini Respons Sri Mulyani

Baginya kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan harus terus dijaga agar perekonomian stabil dan menghindari gejolak global.

"Alhamdulillah, Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga," kata Sri Mulyani.

Per 31 Agustus 2018 lalu, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp 4.363,19 triliun. Angka ini naik Rp 110,19 triliun atau 2,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 4.253 triliun.

Jumlah tersebut merupakan 30,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun Asumsi PDB hingga akhir Agustus 2018 adalah sebesar Rp 14.395,07 triliun.

Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani selalu mengatakan bahwa rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih aman karena lebih rendah dibandingkan batas yang ditentukan di undang-undang yakni sebesar 60 persen terhadap PDB.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan sejumlah negara, rasio utang RI terhadap PDB dinilai masih kecil. Rasio utang Malaysia 40 persen, Thailand 50 persen, Jepang 200 persen, dan AS 100 persen.