Tol Layang Jakarta-Cikampek Tak Ada Pintu Keluar di Bekasi, Anggota DPR Protes

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi VI DPR mengkritik proyek pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek. Hal ini lantaran proyek tol sepanjang 39 km itu tidak memiliki pintu keluar di Bekasi.

Proyek tol layang itu digadang-gadang bisa mengurangi kemacetan parah di Tol Jakarta-Cikampek itu membentang dari Cikunir hingga Karawang.

"Saya baru tahu itu Dapil saya, ternyata itu tol hanya bisa masuk dari Cikunir dan keluar di Karawang. Pas saya dengar itu, saya bingung," ujar Anggota Komisi VI DPR Daniel Lumban Tobing saat rapat kerja dengan BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2018).

"Saya tahu sekali kalau naik dari Cikunir keluar di Karawang atau naik dari Karawang keluar di Cikunir itu berapa yang pakai kendaraan?. Boleh berdebat sama saya, orang saya setiap hari lewat situ," sambung dia.

Baca juga: Jasa Marga: Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dilalui pada Lebaran 2019

Daniel yakin tol layang tersebut tidak akan menjadi solusi mengatasi kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek. Sebab kata dia, pengguna jalan tol di sekitar area tersebut banyak tinggal dan bekerja di Bekasi.

Sementara itu Tol Layang Jakarta-Cikampek yang sudah 50 persen dibangun itu tidak memiliki pintu exit tol di wilayah Bekasi.  Kendaraan hanya bisa naik di Cikunir dan keluar di Karawang, atau sebaliknya.

"Mana mungkin Cikunir keluar Karawang banyak yang pakai. Orang pasti keluarnya Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung dan Cikarang. Itu Dapil saya jadi saya paham sekali pak," kata Daniel.

"Kok bisa ada proyek Rp 16 triliun naik Cikunir keluar Karawang. Hebat saya bilang itu. Itu siapa yang mikir? Otak siapa yang mikir? Terus di-approve lagi Rp 16 triliun. Saya bingung apa kementerian BUMN enggak ngeliat?" tambah dia.

Tak sampai disitu, Daniel juga menilai nilai proyek tak masuk akal. Tanpa pembebasan lahan, nilai proyek mencapai Rp 16 triliun untuk tol sepanjang 39 km.

Bila dirata-rata kata dia, 1 km jalan tersebut menghabiskan sekitar Rp 400 miliar. Padahal ucapnya, tak ada pembebasan lahan lantaran proyek itu dikerjakan di area Tol Jakarta-Cikampek.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana juga turut mempertanyakan proyek tersebut. Sebab kata dia, Jasa Marga mengatakan sebanyak 30 persen pengguna Tol Jakarta-Cikampek akan menggunakan tol layang tersebut.

"Tetapi yang akan menggunakan itu hanya 30 persen kemaren penjelasannya. Naik Cikunir turun di Karawang. Bagaimana IRR (Internal Rate of Return) bisa 12,6 persen? Itu pertanyaan kami," kata dia.