Serangan Siber, Jasa Keuangan di Asia Pasifik Rugi 7,9 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian dari Frost & Sullivan bersama dengan Microsoft mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, setiap serangan siber telah mengakibatkan kerugian ekonomi bagi perusahaan jasa keuangan besar di Asia Pasifik sekitar 7,9 juta dollar AS baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Tiga dari lima organisasi telah mengalami kehilangan pekerjaan akibat peristiwa keamanan siber. Untuk perusahaan jasa keuangan berukuran menengah, rata-rata kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh peristiwa keamanan siber sebesar 32.000 dollar AS per organisasi," ujar jelas Kenny Yeo, Kepala Industri, Keamanan Siber, Frost & Sullivan dalam keterangan pers, Selasa (4/12/2018).

Jasa keuangan merupakan industri yang sangat teratur dan diatur keberadaanya, lebih dari setengah (56 persen) organisasi yang disurvei di Asia Pasifik telah mengalami peristiwa keamanan (26 persen) atau tidak yakin mereka pernah mengalami peristiwa keamanan karena mereka belum melakukan pemeriksaan (27 persen).

Untuk menghitung biaya serangan siber, Frost & Sullivan menciptakan model kerugian ekonomi yang didasarkan pada wawasan yang disampaikan oleh responden survei. Model ini meliputi dua jenis kerugian yang dapat disebabkan oleh kebocoran keamanan siber.

Baca juga: OJK: Di Tengah Gejolak, Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga

Pertama, kerugian langsung yakni kerugian keuangan yang terkait dengan peristiwa keamanan siber ini termasuk kerugian produktivitas, denda, biaya perbaikan, dan lain-lain. Kemudian, kerugian tidak langsung, yang meliputi biaya pengorbanan peluang terhadap organisasi misalnya pergolakan pelanggan disebabkan kerusakan reputasi.

“Kepercayaan adalah dasar untuk semua pengambilan keputusan bisnis. Hal ini terutama ketika menyangkut industri jasa keuangan karena mereka tidak hanya melindungi bisnis mereka sendiri, tetapi juga data dan aset keuangan pelanggannya,” jelas Yeo.

Penemuan ini adalah bagian dari penelitian “Memahami Lanskap Ancaman Keamanan Siber di Asia Pasifik: Mengamankan Perusahaan Modern di Dunia Digital” yang diterbitkan pada Mei 2018, dan bertujuan untuk menyediakan wawasan tentang kerugian ekonomi akibat kebocoran keamanan siber untuk para pengambil keputusan di bidang bisnis dan TI pada sektor jasa keuangan dan untuk menolong pengidentifikasian berbagai celah pada strategi keamanan siber mereka.

“Untuk bank dan organisasi jasa keuangan lainnya, potensi kehilangan kepercayaan dan kerusakan reputasi yang mengikutinya adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada dampak ekonomi dari kejahatan siber," imbuh Yeo.

Penelitian ini melibatkan survey yang dijalankan terhadap 1.300 responden dari 13 negara yakni Australia, China, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Dari 1.300 responden ini, 12 persennya berasal dari industri jasa keuangan.

Semua responden adalah pengambil keputusan bisnis dan TI yang terlibat dalam pembentukan strategi keamanan siber organisasinya masing-masing. 44 persen pengambil keputusan bisnis ini termasuk CEO, COO, dan Direktur, sementara 56 persen adalah pengambil keputusan TI, termasuk CIO, CISO, dan Direktur TI. Lalu, 29 persen partisipan dari organisasi berukuran menengah (250 hingga 499 staf), dan 71 persen dari organisasi berukuran besar (lebih dari 500 staf).