Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Teken PP Angkat Honorer, Kemenkeu Yakin Tak Bebani Pemda

Kompas.com - 05/12/2018, 13:52 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak akan membebani anggaran.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

"Kami nilai bebannya tidak maksimal," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu di Bali, Rabu (5/12/2018).

Saat ini, kata Askolani, pegawai honorer lebih didominasi oleh pegawai daerah. Oleh karena itu, gaji pegawai honorer yang diangkat menjadi PPPK akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Aturan untuk Angkat Pegawai Honorer

Namun Kemenkeu yakin hal itu tak akan membebani anggaran Pemda. Sebab, selama ini Pemda sudah membayar honor pegawai honorer tesebut.

"Kalau dia jadi PPPK, maka kemungkian gaji dia akan naik. Nah selisih inilah yang akan ditanggung oleh Pemda lewat APBD," kata dia.

Selain itu, Askolani juga meyakini pengangkatan pegawai honorer menjadi PPPK tidak akan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB secara sekaligus. Alhasil, kebutuhan anggaran juga tak akan besar.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga akan menggelontorkan Dana Alokasi Umum (DAU) pada 2019. Dibandingkan 2018, dana alokasi DAU naik Rp 17 triliun.

Baca juga: Aturan Pengangkatan Pegawai Honorer Diteken, FSGI Apresiasi Pemerintah

Di dalam dana itu terdapat alokasi anggaran belanja pegawai yang bisa dimanfaatkan Pemda untuk menggaji PPPK.

"Kita harus tunggu kebijakan Menpan (RB), kapan ada proses rekrutmen PPPK ini, dan berapa jumlahnya kan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com