Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Minta Sistem di BPJS dan 2.400 RS Diaudit

Kompas.com - 06/12/2018, 13:30 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

Hal itu dia sampaikan menyusul keputusan pemerintah mengucurkan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan tahap kedua sebesar Rp 5,3 triliun.

"Kami sudah meminta kepada BPKP untuk audit secara sistem menyeluruh di BPJS maupun di 2.400 rumah sakit," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/11/2018).

"Sehingga 2019 kami memiliki gambaran yang lebih komplit mengenai keseluruhan sistem BPJS dan dengan demikian kita bisa mengantisipasi lebih baik mengenai tagihan yang berasl dari rumah sakit," sambungnya.

Pemerintah kata dia akan melihat beberapa hal dari review BPKP yang diperbaiki. Misalnya soal bayaknya pesera yang ganda atau NIK-nya sama dan masuk ke dalam data base BPJS.

Selain itu ada juga terkait adanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak terdapat dalam basis terpadu. Jadi, kata Sri Mulyani, data siapa yang berhak menjadi anggota PBI harus diperbaiki.

"Dari policy mix-nya kita juga akan terus memonitor, pemerintah BPJS untuk melakukan kebijakan dengan Kemenkes mulai dari sisi kepesertaan yang non PBI dan kepatuhan daerah membayar," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah kembali mengucurkan dana bantuan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah mengalami defisit keuangan. Dana yang dikucurkan untuk tahap kedua ini senilai Rp 5,2 triliun.

Adapun pada tahap pertama, pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 4,9 triliun pada September 2018 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com