Pemerintah Restui Tambah Kurikulum Lokal di Tingkat SMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memberi keleluasaan kepada kepala daerah untuk membuat kurikulum lokal di tingkat SMK.

Hal ini dilakukan agar lulusan SMK lebih berdaya saing di dunia kerja untuk diserap perusahaan yang membutuhkan.

"Karena barusan ada persepsi yang sama di berbagai provinsi bahwa SMK itu keluaran alumninya tidak bisa langsung diserap oleh dunia usaha," ujar Uu usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Uu mengatakan, kurikulum lokal untuk vokasi harus diperbanyak karena setiap daerah memiliki potensi yang beragam. Misal, di Jawa Barat, salah satu potensi yang besar adalah pertanian seperti kopi dan teh. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif juga termasuk besar di sana.

Namun, selama ini daerah terkendala dengan adanya diskriminasi tersebut, bahwa harus menggunakan kurikulum nasional.

"Ini seperti gayung bersambut. Kita sedang bingung bagaimana kita kita menyesuaikan dengan kurikulum nasional, sekarang kami diberikan peluang untuk itu," kata Uu.

Jawa Barat telah menerapkan kurikulum lokal di beberapa SMK. Misalnya, di SMK yang dekat pabrik motor akan diberikan kurikulum soal otomotif. Kemudiam di daerah Lembang yang banyak peternakan dan wilayah penghasil susu sapi, dibekali kurikulum yang berkaitan.

Dengan adanya restu pemerintah sekarant, maka Pemprov Jawa Barat akan menerapkan lebih banyak kurikulum lokal di SMK. Beberapa perusahaan juga sudah menjalin kerja sama dengan SMK untuk praktik kerja.

"Memang ada kendala, mungkin di antaranya ada keengganan siswa. Masa sih saya SMK hanya ngurus kopi, masa hanya ngurus pemerah susu. Padahal justru itu yang dibutuhkan pangsa pasar tenaga kerja di daerah," kata Uu.